SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap seluruh komponen satu pandangan dalam menangani galian C ilegal. Jika itu terjadi Ganjar yakin tata ruang di daerah lebih baik dan mengurangi resiko bencana termasuk meningkatkan pendapatan daerah.
Hal itu diungkapkan Ganjar usai acara Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jateng dan DIY, di gedung Gradhika Bhakti Pradja, Pemprov Jateng, Senin (28/11/2022).
Acara itu dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara virtual. Sementara yang hadir langsung di antaranya Direktur Koordinasi Supervisi Wil III KPK RI, Brigjen Bachtiar Ujang Purnama; Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto.
Selain itu 35 kepala daerah dan forkopimda terkait se Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta juga ikut dalam kegiatan tersebut. Ganjar mengatakan seminar ini menjadi penting karena selama ini masyarakat banyak mengeluh.
Baca Juga:Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Masih di Puncak, Puan Maharani Tertinggal Jauh
“Jalannya rusak, sumber mata air hilang dan bukan tidak mungkin kemarin Wali Kota Solo cerita, wah ini backingnya berat wah terus kemudian netizen bercerita,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita pengalamannya menindak langsung penambang ilegal. Ia mengaku tidak disukai banyak teman karena meminta mereka mengurus ijin galian c.
"Please mau kita atur. Kalau nggak lingkungan ini nanti rusak semuanya dan daerah nggak dapat apa-apa, apalagi kalau sudah ilegal," tegas Ganjar.
Salah satu upaya penindakan, adalah gagasan Satgas Puser Bumi yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya, laporan yang masik sering gagal ditindak karena informasinya bocor.
Untuk itu, Ganjar mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal ini. Nantinya jika laporan masuk dan dipastikan ada, para penambang itu akan diedukasi.
Baca Juga:Kasus Ismail Bolong Disebut Fenomena Gunung Es, Tambang Ilegal di Kaltim Ada Ratusan
"Tapi kalau itu nggak mau ya kita ambil. Nah kalau penegak hukumnya kemudian berada pada barisan yang terdepan insyaallah akan nyaman, nah kita atur," ujarnya.
Ganjar mengapresiasi kedatangan KPK, Bareskrim dan Kejaksaan, Kementerian ESDM hingga Kemendagri yang hadir memberikan seminar tersebut.
"Nah kalau itu nanti bisa disampaikan, bisa tertata, mitigasinya nanti akan ada hal yang baik," ujarnya.
Ganjar mengajak seluruh komponen di Jawa Tengah agar tidak menutup mata pada isu galian C ini. Sehingga nantinya tak ada cerita sedih di kemudian hari akibat penambangan ilegal.
"Jangan kita menangis kelak kemudian hari. Terjadi longsor lah, sumber mata air hilang lah, pendapatan daerah nggak ada dan jalan mesti rusak, mau taruhan berapa dengan saya," tuturnya.
Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Ganjar membayangkan tak ada lagi cerita jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang over load dan over dimensi.
"Kemudian pendapatan daerahnya bisa masuk, apalagi dalam konteks perijinan, agar tidak terjadi situasi yang moralnya rusak karena disogok dan ilegal dan kita mendiamkan saja," tegasnya.
Ganjar juga berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan khususnya di Jawa Tengah.
"Semua silahkan ditata dengan baik jangan sampai ada yang ilegal, jangan sampai ada yang rusak dan jangan sampai ada yang korupsi. Ini sogokannya juga ceritanya kan mengerikan, jangan sampai lah itu cerita itu benar," tandasnya.
