SuaraJawaTengah.id - Gelombang protes menyoroti kondisi demokrasi kembali disuarakan ratusan mahasiswa di Kota Semarang. Bahkan mereka menuntut Presiden Jokowi dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Pantauan Suara.com, masa aksi yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi di Semarang semula berkumpul di depan Kantor Pos Kota Lama. Setelah itu mereka bergerak menggunakan sepeda motor menuju gedung Gubernur Jawa Tengah.
Sesampainya di lokasi, sekitar pukul 14.00 WIB masa aksi langsung memindahkan kawat berduri yang membentangkan panjang di depan gerbang Gedung Gradika Bakti Praja.
Masa aksi yang berjumlah ratusan orang tersebut juga memasang spanduk berukuran besar serta memilok Jalan Pahlawan dengan tulisan "Rebut Demokrasi, Makzulkan Jokowi".
Baca Juga:Usai Kalahkan Arema FC, Yoyok Sukawi dan PSIS dapat Doa dari Ketua MUI Jateng
Salah seorang orator dari UIN Walisongo mengatakan era reformasi telah berakhir. Presiden Jokowi punya adil yang sangat besar atas rusaknya iklim demokrasi yang sudah diperjuangkan sejak zaman orde baru tumbang.
"Hari ini Jokowi sudah mendirikan dinasti keluarga. Semangat perlawanan harus digaungkan bersama. Makzulkan Jokowi," serunya sembari membakar semangat masa aksi.
Orator lainnya dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang turut menyuarakan keresahannya pada penyelanggaran pemilu tahun 2024 ini. Adanya film dokumenter "Dirty Vote" menandakan gelaran pemilu banyak kecurangan dan pelanggaran etika yang dilakukan pejabat publik.
"Aparat negara telah dimobilisasi, para rektor disuruh bikin video apresiasi kinerja Jokowi. Hanya ada satu kata lawan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia," katanya.
Setelah beberapa perwakilan masa aksi melakukan orasi. Mereka berusaha masuk ke dalam gedung dan menerabas penjagaan polisi. Mereka juga sampai membakar ban untuk menyulut semangat masa aksi untuk mendobrak gerbang yang dijaga ketat aparat kepolisian.
"Perlu ditegaskan lagi seorang presiden boleh berkampanye ketika dirinya mencalonkan diri lagi jadi calon presiden. Ketika Jokowi mengeluarkan statement presiden boleh kampanye, maka disitu ada ruang-ruang demokrasi yang diciderai," ucap Koordinator Aksi, Akmal Sajid.
