Pendekatan persuasif melalui edukasi menjadi langkah awal, namun penindakan hukum tanpa kompromi akan menjadi senjata pamungkas.
“Tahap awal akan dilakukan edukasi kepada masyarakat. Namun jika masih ada pihak yang membandel, penindakan hukum akan ditegakkan,” tegas Latif.
Ancaman ini bukan gertak sambal. Payung hukumnya sangat jelas dan sanksinya pun berat.
Sriyani, penyidik dari Direktorat Penegakan Hukum Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa UU Migas tidak memberikan celah bagi praktik ilegal.
Baca Juga:BRI Blora Dorong Digitalisasi Ponpes Al-Banjari Lewat Pemanfaatan Kartu BRIZZI
“Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 52, jelas diatur mengenai sanksi pidana. Untuk pengeboran sumur tua maupun sumur masyarakat sudah ada payung hukumnya, yakni Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumur Tua, dan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 untuk sumur tua dan sumur masyarakat,” jelas Sriyani.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa izin pengeboran tidak bisa diajukan atas nama perorangan.
Mekanisme legal mengharuskan pengelola berbentuk badan usaha, seperti BUMD, Koperasi Unit Desa (KUD), atau UMKM yang memenuhi kriteria ketat, demi memastikan adanya pertanggungjawaban dan standar keselamatan yang terpenuhi.
