- Sebanyak 35 SD Negeri di Kabupaten Temanggung mengalami krisis jumlah murid baru pada periode penerimaan tahun 2026.
- Penyebab utama minimnya pendaftar adalah penurunan populasi anak usia sekolah dasar di lingkungan sekitar sekolah tersebut.
- Pemerintah daerah terkendala melakukan penggabungan sekolah karena faktor geografis yang akan menyulitkan akses siswa menuju sekolah baru.
SuaraJawaTengah.id - Fenomena minimnya peserta didik baru di sekolah dasar negeri kembali terjadi di Jawa Tengah. Pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, sebanyak 35 SD Negeri di Kabupaten Temanggung hanya menerima maksimal lima murid baru, bahkan satu sekolah sama sekali tidak memperoleh peserta didik baru.
Data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Temanggung menunjukkan, dari 435 SD Negeri yang ada, puluhan sekolah mengalami krisis murid. Jumlah siswa baru di sekolah-sekolah tersebut bervariasi, mulai dari lima, empat, tiga, dua orang, hingga tidak ada pendaftar sama sekali.
Sekolah yang tidak mendapatkan murid baru adalah SD Negeri Ketitang II di Kecamatan Jumo.
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora Kabupaten Temanggung, Pamudji Santoso, mengatakan kondisi tersebut bukan disebabkan rendahnya kualitas sekolah, melainkan semakin sedikitnya jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut.
Baca Juga:Rupiah Melemah, Perajin handicraft Temanggung Cari Peluang di Pasar Global
"Setelah ditelusuri memang tidak ada anak-anak usia SD di dusun tersebut. Jadi bukan karena kualitas sekolahnya, tetapi memang jumlah penduduknya sedikit," kata Pamudji dikutip dari ANTARA pada Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, SD Negeri Ketitang II hanya melayani satu dusun yang kini hampir tidak lagi memiliki anak usia sekolah dasar. Saat ini, jumlah siswa di sekolah tersebut hanya sekitar 23 orang dari seluruh jenjang kelas.
Disdikpora bahkan telah memberikan tambahan waktu pendaftaran agar sekolah tersebut masih berpeluang mendapatkan murid baru. Namun hingga masa perpanjangan berakhir, tidak ada satu pun calon siswa yang mendaftar.
Fenomena ini menjadi gambaran nyata dampak menurunnya angka kelahiran dan berkurangnya populasi anak usia sekolah di sejumlah wilayah pedesaan. Kondisi tersebut membuat beberapa sekolah negeri mulai kesulitan mempertahankan jumlah peserta didik.
Pemerintah sebenarnya mempertimbangkan kebijakan regruping atau penggabungan sekolah sebagai solusi. Namun, menurut Pamudji, kebijakan itu tidak bisa diterapkan secara menyeluruh karena terkendala kondisi geografis.
Baca Juga:Kedok Umrah Ramadan Berujung Petaka, Biro Travel di Temanggung Gasak Uang Jemaah hingga Rp3 Miliar
Di wilayah seperti Ketitang maupun Kemiriombo, Kecamatan Gemawang, jarak antarsekolah dinilai cukup jauh. Jika sekolah digabung, siswa justru harus menempuh perjalanan yang lebih panjang untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
"Kondisi geografis menjadi pertimbangan. Jika dipaksakan digabung, akses anak menuju sekolah justru semakin sulit," ujarnya.
Minimnya jumlah murid di puluhan SD Negeri tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Selain menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di daerah terpencil, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi tren penurunan jumlah anak usia sekolah yang mulai terjadi di berbagai wilayah Jawa Tengah.
