- Pemprov Jawa Tengah menyatakan siap kooperatif menghadapi pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Senin, 31 Agustus 2026.
- Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa empat sektor strategis meliputi energi, pangan, pendidikan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.
- Pemeriksaan bertujuan mengevaluasi tata kelola pemerintahan agar program berjalan transparan, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ahmad Luthfi mengatakan pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari upaya BPK memastikan program pemerintah dilaksanakan sesuai sasaran.
Pemeriksaan juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan Renstra BPK 2025–2029.
Menurut dia, pemeriksaan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan administratif. Lebih jauh, BPK ingin memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dengan dimulainya pemeriksaan tersebut, Pemprov Jateng kini menghadapi evaluasi terhadap sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Baca Juga:Saat Kemerdekaan Diukur dari Isi Dompet Rakyat, Ini Pesan Gubernur Ahmad Luthfi
Sikap terbuka Pemprov Jateng terhadap audit BPK sekaligus menjadi ujian bagi kualitas tata kelola pemerintahan daerah: sejauh mana kebijakan energi, pangan, pendidikan, dan program tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar berjalan efektif, patuh aturan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
