- Bangunan eks Stasiun Banjarnegara mengalami pembongkaran fisik yang dilaporkan masyarakat pada Selasa (15/9/2026).
- TACB Banjarnegara meminta penghentian proyek perkantoran PT KAI karena melanggar aturan cagar budaya.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara menyatakan pembangunan sementara di lokasi tersebut telah dihentikan.
Kuat menyebut pembangunan di lokasi tersebut untuk sementara telah dihentikan.
"Pembangunan sementara dihentikan. Rencana akan dibangun perkantoran PT KAI Daop V," kata Kuat.
Meski akan dimanfaatkan sebagai perkantoran, Kuat berharap proses pembangunan tetap memperhatikan status bangunan sebagai cagar budaya.
"Kita berharap kaidah-kaidah cagar budaya diperhatikan. Semoga nanti ada titik temu yang tepat dalam pelestarian dan pemanfaatan stasiun bersejarah ini," ujarnya.
Baca Juga:Kafilah Maluku Utara Terkesan, Ungkap Sisi Lain Keramahan Warga Jateng di MTQ Nasional 2026
Punya Peran Penting dalam Sejarah SDS
Eks Stasiun Banjarnegara memiliki nilai sejarah yang lebih luas dibandingkan sekadar bangunan pemberhentian kereta.
Pendiri Banjoemas History and Heritage Community (BHHC) sekaligus Rumah Arsip Banjoemas, Jatmiko Wicaksono, menjelaskan kawasan tersebut memiliki peran penting dalam operasional SDS.
Menurut dia, Banjarnegara tidak hanya menjadi tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi juga menjadi lokasi depo yang mendukung aktivitas perusahaan kereta api tersebut.
"Itu bukan sekadar stasiun pemberhentian, namun Depo SDS juga. Jantung SDS ya ada di Banjarnegara," ujar Jatmiko.
Baca Juga:Kembalinya MTQ Nasional ke Jateng Setelah 47 Tahun, Pawai Ta'aruf di Semarang Langsung Diserbu Warga
Sorotan terhadap eks Stasiun Banjarnegara muncul tidak lama setelah peringatan 130 tahun SDS yang digelar BHHC. Kegiatan tersebut menghadirkan pameran arsip sejarah dan mendapat perhatian masyarakat dengan jumlah pengunjung lebih dari 1.600 orang.
Kini, keberadaan bangunan bersejarah tersebut berada di antara kebutuhan pemanfaatan aset dan upaya mempertahankan nilai sejarahnya. TACB Banjarnegara meminta agar status cagar budaya menjadi pertimbangan utama sebelum perubahan fisik maupun pembangunan dilanjutkan.
