- Gubernur Ahmad Luthfi meminta MES Jawa Tengah memperluas ekonomi syariah ke sektor UMKM pada pelantikan Jumat, 2 Oktober 2026.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan ekonomi syariah sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah baru pada tahun 2027 mendatang.
- Pemerintah pusat dan BPS akan mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian secara terukur mulai tahun 2027.
SuaraJawaTengah.id - Pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah diminta tidak berhenti pada industri keuangan dan usaha berskala besar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jateng membawa potensi ekonomi syariah lebih dekat ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Luthfi, langkah tersebut penting agar besarnya potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah periode 2026-2031 di Ballroom Pandanaran, Hotel Padma, Kota Semarang, Jumat (2/10/2026).
"MES ini sangat strategis sekali karena mayoritas penduduk Jawa Tengah itu muslim. Saya berharap programnya bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita," kata Luthfi.
Baca Juga:Sirkuit Mijen Jadi Tantangan Berat, Drift King of Mijen Diperebutkan Akhir Pekan Ini
Ia mengatakan, pengembangan ekonomi syariah juga telah masuk dalam arah kebijakan perencanaan pembangunan Jawa Tengah 2025-2029. Bahkan, pada 2027 Pemprov Jateng menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi bersama pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Karena itu, menurut Luthfi, pengembangan ekonomi syariah perlu melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk pelaku UMKM.
Ekonomi syariah, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan industri besar maupun lembaga keuangan. Potensinya juga dapat dikembangkan melalui berbagai sektor yang dekat dengan aktivitas masyarakat, seperti produk halal, pembiayaan syariah, kuliner, fesyen, pariwisata, ekonomi pesantren, hingga berbagai usaha mikro dan kecil.
"Semuanya harus punya nilai lebih, termasuk industri halal. Itulah gunanya ekonomi syariah," katanya.
Kontribusi Ekonomi Syariah Akan Diukur
Baca Juga:65 Persen Mobil di Jateng Masih Pakai BBM, BYD Dorong Peralihan ke Kendaraan Energi Baru
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Umum PP MES Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi syariah yang besar.
Menurut Rosan, pengembangan potensi tersebut membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara MES, pelaku UMKM, dunia usaha, akademisi, serta pemerintah daerah.
Ia juga berharap kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional maupun daerah dapat memiliki porsi yang lebih besar.
Untuk melihat kontribusi tersebut secara lebih terukur, pemerintah pusat pada 2027 akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk di tingkat daerah.
"Kalau ada ukurannya akan mudah menentukan posisi mana yang harus ditingkatkan," paparnya.
Pengukuran tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk melihat seberapa besar peran ekonomi syariah dalam perekonomian dan sektor mana yang masih perlu dikembangkan.
