- Polda Jawa Tengah mengungkap tiga kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi yang diapresiasi Pertamina Patra Niaga.
- Pertamina telah memberikan sanksi kepada ratusan lembaga penyalur hingga 16 Oktober 2026 demi memperketat pengawasan distribusi energi.
- Pertamina memastikan stok BBM dan LPG di Jawa Tengah serta DIY aman dengan ketahanan mencukupi kebutuhan harian.
SuaraJawaTengah.id - Energi bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari diduga disalahgunakan untuk kepentingan bisnis ilegal. Polda Jawa Tengah mengungkap tiga perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi di wilayah Jawa Tengah.
Pengungkapan tersebut mendapat apresiasi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. Perusahaan menilai penindakan terhadap penyalahgunaan subsidi penting untuk mencegah kerugian negara sekaligus menjaga agar distribusi energi tidak menyimpang dari peruntukannya.
Praktik penyalahgunaan energi bersubsidi menjadi persoalan serius karena subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berhak berpotensi dialihkan untuk kepentingan pihak lain. Modus yang disoroti meliputi pengoplosan LPG serta penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Meski demikian, rincian kronologi ketiga perkara, identitas tersangka, nilai keuntungan yang diduga diperoleh, serta potensi kerugian negara belum diuraikan dalam keterangan Pertamina yang disampaikan pada Jumat (16/10/2026).
Baca Juga:Pertamina Tegaskan Tak Ada Kelangkaan BBM di Jateng-DIY
Pj. Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Drestanto Nandiwardhana, mengatakan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah, khususnya Ditreskrimsus, dalam mengungkap perkara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Upaya ini menunjukkan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Drestanto.
Pengawasan Distribusi Jadi Sorotan
Pengungkapan tiga perkara tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam rantai distribusi energi bersubsidi, mulai dari lembaga penyalur hingga pengguna akhir.
Dalam praktik penyalahgunaan, BBM dan LPG bersubsidi berpotensi dialihkan dari jalur distribusi yang semestinya. Jika dilakukan untuk memperoleh keuntungan, praktik tersebut dapat mengurangi manfaat subsidi bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah.
Baca Juga:Musim Libur Sekolah, Pertamina Pastikan Stok BBM di SPBU Jateng dan DIY Aman
Karena itu, penindakan terhadap pelaku perlu diikuti pengawasan yang konsisten untuk mencegah penyimpangan berulang.
Pertamina menyatakan terus memantau lembaga penyalur serta memberikan sanksi kepada mitra yang terbukti melanggar ketentuan. Hingga 16 Oktober 2026, sebanyak 206 lembaga penyalur BBM dan 201 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Namun, Pertamina tidak merinci dalam keterangan tersebut jenis pelanggaran pada masing-masing lembaga penyalur maupun hubungan sanksi itu dengan tiga perkara yang diungkap Polda Jateng.
Stok BBM dan LPG di Jateng-DIY Diklaim Aman
Di tengah pengungkapan kasus penyalahgunaan, Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dalam kondisi aman.
Ketahanan stok Pertalite disebut mencapai 6,7 kali konsumsi normal harian. Sementara itu, ketahanan stok Biosolar mencapai 16,3 kali konsumsi normal harian dan LPG mencapai 3,5 kali konsumsi normal harian.
