- Wakil Presiden Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo di Jakarta pada 10 November 2026.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat.
- Pejabat yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun, tunjangan, rumah, serta fasilitas kendaraan negara.
Seluruh fasilitas tersebut melekat pada ketentuan pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Adapun pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.
Gibran Sempat Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Isu mengenai hak pensiun ini menjadi relevan setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo.
Baca Juga:Perkuat Investasi Berbasis ESG, DPLK BRI Sabet Kehati ESG Award 2026
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.
Meski demikian, pertemuan itu tidak berujung pada keputusan pengunduran diri. Gibran justru meminta kesempatan untuk tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden sembari membuktikan keabsahan dokumen pendidikan setara SMA yang dimilikinya melalui proses peradilan tata usaha negara.
Prasetyo juga menegaskan Prabowo tidak menolak niat Gibran untuk mundur. Presiden disebut memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada keputusan resmi Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Baca Juga:Gibran Turun Langsung ke Lokasi Tanah Bergerak di Tegal, Cek Kondisi Bencana dan Pengungsian
Dengan demikian, pembahasan mengenai pensiun dan fasilitas mantan wakil presiden masih sebatas konsekuensi hukum jika skenario pengunduran diri benar-benar terjadi dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat.
