- Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900.000 kepada pekerja melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
- Penyaluran dana bantuan subsidi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada periode November hingga Desember tahun 2026.
- Bantuan ditujukan bagi pekerja WNI bergaji maksimal Rp3,5 juta yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
SuaraJawaTengah.id - Kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menjadi perhatian para pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menghadirkan bantuan subsidi gaji dengan total Rp900.000 untuk pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.
Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pencairannya dilakukan sekaligus sehingga penerima yang lolos verifikasi akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp900.000.
Berdasarkan informasi resmi Kemnaker, penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Bantuan akan disalurkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Baca Juga:Tak Ada Lagi Anak Jateng Gagal Kuliah karena Biaya, Pemprov Gandeng Stikom Sediakan Beasiswa
Program ini diharapkan dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan rendah di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berjalan.
Meski demikian, tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan tersebut.
Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima.
Salah satunya adalah pekerja harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026, serta memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau menyesuaikan upah minimum yang berlaku di daerah.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran BSU dilakukan.
Baca Juga:Bayar Pajak Kendaraan di Jateng Sekarang Bisa Dapat Cashback Rp50 Ribu Setiap Hari! Begini Caranya
Sementara itu, ASN, anggota TNI, dan Polri tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan ini.
Kemnaker menegaskan pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri. Masyarakat diminta memantau informasi resmi mengenai mekanisme pengecekan penerima melalui laman bsu.kemnaker.go.id.
Dengan demikian, pekerja diharapkan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi upah yang dilaporkan perusahaan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
