- Kantor Imigrasi Blora mendeportasi warga Korea Selatan berinisial JY karena tinggal melebihi batas waktu sejak masuk melalui Bali tahun 2018.
- Pemeriksaan pada 5 November 2026 menunjukkan JY sempat singgah di Lombok, Tuban, dan Rembang setelah proyek jalannya batal.
- JY dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 11 November 2026 serta dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai undang-undang keimigrasian.
SuaraJawaTengah.id - Kantor Imigrasi Blora mendeportasi seorang warga negara Korea Selatan berinisial JY setelah diketahui tinggal di Indonesia tanpa izin keimigrasian yang berlaku selama sekitar delapan tahun.
Kepala Kantor Imigrasi Blora Gilang Danurdara mengatakan, JY masuk ke Indonesia melalui Bali pada Maret 2018 menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Namun, setelah izin tinggalnya berakhir, yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan maupun melaporkan keberadaannya kepada pihak berwenang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada 5 November 2026, JY mengaku awalnya datang ke Indonesia untuk mencari proyek pembangunan jalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga:Kabar Baik! Pemprov Jateng Siapkan Beasiswa untuk 100 Mahasiswa Kuliah di Korea Selatan
Karena rencana tersebut tidak terealisasi, ia kemudian menetap di Tuban, Jawa Timur, sebelum berpindah ke Rembang, Jawa Tengah.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Blora menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Proses deportasi dilaksanakan pada 11 November 2026 melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pengawalan petugas Imigrasi Blora. Selain dipulangkan ke Korea Selatan, JY juga dimasukkan dalam daftar penangkalan sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Gilang menegaskan, pihaknya akan menindak tegas setiap warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara.
[ANTARA]
Baca Juga:Imigrasi Jateng Amankan 11 WNA: Diduga Langgar Ketertiban Umum
