SuaraJawaTengah.id - Sejumlah fasilitas di Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang diduga dibiayai dari uang hasil suap diminta dibongkar. Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupasi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman pada Rabu (24/7/2019).
"Kami minta KPK tegas," kata Boyamin menanggapi perkembangan sidang dugaan suap Bupati Jepara terhadap Hakim PN Semarang seperti diberitakan Antara.
Dalam fakta persidangan terungkap penggunaan uang yang diduga merupakan hasil suap dipakai untuk meningkatkan fasilitas pengadilan dalam rangka memperoleh hasil akreditasi lebih baik.
Boyamin menyebut ada pembangunan gerbang pengadilan, kamar mandi, pengadaan pendingin udara yang dari fakta persidangan tidak dibiayai dengan uang negara.
"Gazebo yang digunakan untuk ruang merokok juga harus dibongkar karena ternyata dibeli dari itu," katanya.
Menurutnya, pengadilan merupakan lembaga tempat mencari keadilan. Dengan adanya temuan tersebut, ia menilai masyarakat tidak akan pernah bangga dengan hal tersebut.
"Seharusnya barang-barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut disita," katanya.
Untuk diketahui, Hakim PN Semarang Lasito didakwa menerima suap dari Bupati Ahmad Marzuqi sebesar Rp 500 juta dan 16 ribu Dolar AS, terkait pengajuan praperadilan Marzuki atas status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan parpol di Kabupaten Jepara. (Antara)
Baca Juga: Duit Dibungkus Plastik, Begini Cara Bupati Jepara Sogok Hakim Lasito
Berita Terkait
-
Agar Status Tersangka Dicabut, Bupati Jepara Sogok Hakim Pakai Uang Dolar
-
Ada Hakim Terjerat Suap, Mahkamah Agung Copot Ketua PN Semarang
-
KPK Periksa Ketua PN Semarang Terkait Kasus Suap Hakim Lasito
-
Usut Kasus Suap Hakim, KPK Panggil Ketua PN Semarang
-
Jadi Tersangka Suap Bupati Jepara, Begini Kata Hakim Lasito
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Menjelang 131 Tahun BRI, KUR Bantu Prayitno Kembangkan Usaha Bakso hingga Miliki Produksi Sendiri
-
Dikunjungi Banyak Wisatawan, Ahmad Luthfi Siapkan Rp10 Miliar untuk Muluskan Jalan di Karimunjawa
-
Tertinggi dalam 10 Tahun, UMP Jateng 2027 Naik 14,10 Persen Jadi Rp2,65 Juta
-
Lari Sambil Jelajah Pantai hingga Hutan, Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 Gaet Ratusan Pelari
-
Bapenda Jateng Perkuat Pengawasan Retribusi Lewat Sistem Digital