Kenaikan Iuran BPJS, Wali Kota Solo: Tambah Kemiskinan

SuaraJawaTengah.id - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tidak sependapat dengan rencana penaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan tunggakan BPJS. Sebaliknya, dengan menaikkan iuran justru akan menambah kemiskinan di Indonesia.

Mantan tandem Joko Widodo (Jokowi) di Pemerintahan Kota Solo itu mengatakan, dengan menaikan iuran BPJS akan membuat masyarakat keberatan membayarnya. Terutama mereka yang selama ini masuk dalam BPJS mandiri.

"Kalau iuran naik, yang selama ini ikut mandiri tidak bisa membayar. Sehingga, masyarakat rentan miskin akan jatuh miskin. Ini membuat kemiskinan di Indonesia akan semakin meningkat," kata Rudy kepada Suara.com, Kamis (29/8/2019).

Karena merasa kesulitan, Rudy menambahkan, akhirnya peserta BPJS mandiri pun akan berhenti menjadi peserta BPJS. Ini berdampak pada capaian universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta yang selama ini ditargetkan mencapai 100 persen.

Baca Juga: Pakar : Iuran BPJS Kesehatan Naik Tidak Menyelesaikan Masalah

"Jika mereka sudah keluar dari BPJS Kesehatan mandiri, otomatis target untuk pencapaian cakupan kesehatan semesta 100 persen juga tidak bisa tercapai," ucapnya.

Dan jika, lanjutnya, untuk warga Solo pemerintah daerah pun tidak akan sanggup untuk menampungnya menjadi PBI. Pasalnya, anggaran yang harus disiapkan setiap tahunnya juga sangat besar. Mengingat, rencana kenaikan juga mencapai 100 persen.

"Kalau menurut saya, seharusnya tidak perlu langsung menaikkan iuran BPJS dulu. Toh kenaikan iuran juga belum bisa menutup utang BPJS. Tapi selesaikan dulu tanggung jawab BPJS ke rumah sakit," katanya.

Kontributor : Ari Purnomo

Baca Juga: DPR : Defisit BPJS Kesehatan harus Dicarikan Solusi