SuaraJawaTengah.id - Beberapa saksi mulai dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan Provinsi (Banprov) Jateng di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan yang merugikan keuangan negara senilai Rp 7,5 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Ketut Sumedana menyatakan, ada lima orang saksi yang diperiksa hari ini. Meski masih merahasiakan, dipastikannya kelima saksi tersebut berasal dari pemerintah di daerah.
"Belum sampai penetapan tersangka, masih pemeriksaan saksi terutama dari pejabat Pemprov Jateng," kata Ketut, Senin (2/9/2019).
Selain saksi, Ketut menyebut pemeriksaan saksi dari Pemprov Jateng akan memanggil para pejabat. Tak menutup kemungkinan seperti pimpinan di Biro Anggaran dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng akan dihadirkan.
Baca Juga: Sylviana Datang ke Bareskrim, Diperiksa Kasus Korupsi Bansos
"Yang lebih tahu dan bertanggungjawab ada dari Pemprov Jateng maka kita bisa hadirkan Sekda, juga anggota DPRD," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan dugaan penyelewengan Banprov menjadi catatan pihaknya di eksekutif bersama para jajaran anak buahnya di daerah.
"Selain di eksekutif juga di legislatif ada catatan yang harus diperbaiki terkait integritas. Jangan sampai ada cara-cara yang tidak benar yang mengarah pada korupsi dan gratifikasi atas Banprov," kata Ganjar, usai bertemu anggota DPRD Jateng terpilih, di Gedung Gradhika Jateng, Senin (2/9/2019).
Ganjar juga menaruh harapan besar kepada para anggota DPRD yang baru saja terpilih untuk bisa menjadi partner pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan sinergitas kebijakan periode kedua kepemimpinannya.
"Antara eksekutif dan legislatif harus sejalan, sebagai legislatif yang baru, integritas harus dijunjung untuk pengabdian kepada masyarakat dan membangun Jawa Tengah lima tahun ke depan," katanya.
Baca Juga: Dipanggil Kasus Korupsi Bansos, Sylviana: Pokoknya Saya Siap
Diinformasikan, Kejati Jateng tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dugaan kasus penyelewengan atau indikasi korupsi Banprov Jateng sektor pendidikan tahun 2018 senilai Rp 1,142 triliun.
Berita Terkait
-
Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah jadi Sorotan, Bagaimana Sebenarnya?
-
Drama Impor Gula Tom Lembong: Dari Perintah Jokowi Hingga Isu Politisasi
-
Eks Ketua MK Bela Tom Lembong: Tidak Ada yang Salah dari Sisi Prosedur
-
Kasus Timah, Transaksi Bisnis BUMN Rentan Disalahartikan sebagai Korupsi
-
Heboh! Ahli Pertambangan Bantah Kerugian Lingkungan Bisa Dipidana
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Antam Masih Bertahan Tinggi di Level Rp1.541.000/Gram Pada Akhir Pekan
-
Sambut Presiden dengan Kemewahan, Mercedes-Maybach S650 Pullman Jadi Tunggangan Prabowo di Abu Dhabi
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
Terkini
-
Diskon BRImo hingga Cashback Meriahkan OPPO Run 2024
-
Jokowi Sampai Turun Gunung ke Semarang, Optimis Luthfi-Yasin Menang di Pilgub Jateng
-
Dramatis! Evandro Brandao Jadi Pahlawan, PSIS Curi Poin di Kandang Persik Kediri
-
Cari Rumah Baru di Ibu Kota Jatim Sesuai Fengshui? Hadiri BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya
-
Jelang Pencoblosan, PAN Jateng Dorong Pilkada Berlangsung Damai, Ini Alasannya