Bupati Karanganyar Wacanakan Pemekaran Wilayah Menjadi Provinsi Soloraya

SuaraJawaTengah.id - Wacana pemekaran daerah dengan mendirikan provinsi baru, nampaknya tak hanya terjadi di wilayah Bogor Raya. Serupa dengan wacana tersebut, Bupati Karanganyar Juliyatmono melemparkan wacana pembentukan Provinsi Soloraya.

Provinsi Soloraya tersebut, menurut Juliyatmono, mencakup kabupaten/kota yang ada di Soloraya itu yakni Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Klaten, dan Kota Solo, serta tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Magetan, Madiun, dan Ngawi.

Juliyatmono menyatakan, wacana tersebut sebenarnya kerap disampaikannya pada beberapa kesempatan saat menghadiri undangan acara kedinasan.

"Sudah lama saya sampaikan itu. Saat masih di DPRD Karanganyar sebagai Wakil Ketua DPRD dulu. Sudah ada kajian dari UNS juga. Penting dibicarakan membuat Provinsi Soloraya ditambah Magetan, Madiun, dan Ngawi," katanya seperti dilansir Solopos.com-jaringan Suara.com pada Senin (7/10/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan Wali Kota Bima Arya Soal Wacana Provinsi Bogor Raya

Dia beralasan, wacana tersebut didasarkan pada kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas publik, dan potensi yang dimiliki Soloraya.

Beberapa di antaranya ketersediaan Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, stasiun kereta api, terminal bus, hotel berbintang, pusat perdagangan, dan beberapa infrastruktur lainnya. Tak hanya sampai di situ, Juliyatmono mengklaim sudah membahas wacana itu dengan sejumlah kepala daerah di Soloraya.

"Responsnya positif. Semua potensi ada. Banyak [kepala daerah] yang tertarik. Cuma mungkin mereka malu-malu mau mengungkapkan. Tetapi memang harus dikaji secara kemprehensif. Salah satunya harus mendapat persetujuan DPRD untuk pemekaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Juliyatmono beralasa pemekaran wilayah membentuk provinsi baru berdasar pada pendekatan kesejahteraan, pendekatan wilayah. Sebab menurutnya, wilayah kekuasaan Provinsi Jawa Tengah terlalu luas sehingga penanganan sejumlah persoalan kurang fokus, seperti penanganan kemiskinan.

"Kenapa sih seperti itu? Saya kira lebih kepada pendekatan kesejahteraan, wilayah yang berdekatan punya potensi. Kalau dibentuk provinsi baru akan relatif lebih mudah bergerak, penanganan potensi, menekan angka kemiskinan kalau Jateng terlalu luas. Pendekatan kewilayahan mendekatkan kesejahteraan. Supaya sama-sama efektif dan efisien," ungkap dia.

Baca Juga: Wacana Provinsi Bogor Raya, Ridwan Kamil : Tidak Mendesak