Tito Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ganjar: Akan Terjadi Jual Beli dan Suap

SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi wacana usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung agar dikembalikan kepada DPRD.

Ganjar mengaku belum sepenuhnya sepakat dengan ide mantan Kapolri tersebut. Dia justru mengingatkan Tito untuk berhati-hati, jika ingin mengubah sebuah sistem berdemokrasi.

"Harus hati-hati kalau mau dikembalikan seperti dulu, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya," kata Ganjar usai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Selasa (19/11/2019).

Jika menilik ke belakang, Ganjar menilai, pemilihan kepala daerah tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan hasilnya tidak menggembirakan.

"Dulu pernah dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh kepentingan DPRD," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, yang terjadi saat pemilihan secara tidak langsung akan terjadi praktik jual beli yang menimbulkan kejahatan suap menyuap.

"Maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari gini mau kembali ke pemilihan oleh DPRD, kita prediksi akan terjadi jual beli dan suap," tandas Ganjar.

Namun begitu, ide Tito juga tak sepenuhnya Ganjar tolak. Orang nomor satu di Jateng itu mengungkap ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Terutama, kaitannya dengan biaya kampanye yang mahal.

"Problem muncul karena mahalnya biaya kampanye. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sehingga tidak terlalu boros," jelasnya.

Baca Juga: Komisi II DPR Pastikan Pilkada 2020 Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat

Karena itu, Ganjar mengusulkan, terkait mahalnya biaya kampanye, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," usulannya.

Sebelumnya, Tito Karnavian mewacanakan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan dilatarbelakangi adanya biaya politik yang tinggi selama pilkada berlangsung.

Kontributor : Adam Iyasa