Survei Median: Gibran Jadi Bakal Cawalkot Solo Dapat Respons Negatif Publik

SuaraJawaTengah.id - Lembaga Survei Median mengungkapkan, keputusan Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Presiden Jokowi—untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 mendapat penilaian negatif dari publik.

Dalam survei yang dilakukan Median, mayoritas responden menilai Gibran yang mendaftarkan diri sebagai bacalon Wali Kota Solo melalui PDIP adalah bentuk politik dinasti dan tidak baik.

Dari 800 responden yang dilibatkan dalam survei, sebanyak 41,6 persen di antaranya menilai Gibran belum pantas maju sebagai bacalon walkot.

"Kalau angka ini membesar, maka elektabilitas Gibran bisa saja menyusut, tetapi kalau mengecil bisa jadi suara ke depan akal melampaui," kata Rico saat memaparkan hasil surveinya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Baca Juga: Median: Bukan Faktor Anak Presiden, Gibran Banyak Dipilih karena Muda

Rico memerinci, sebanyak 21,9 persen dari 41,6 responden tersebut menilai Gibran menjadi bacalon walkot adalah tidak baik.

Sebanyak 23,4 persen responden menilai Gibran terlalu muda untuk ikut dalam kontestasi politik pilkada.

Sedangkan 18,9 persen responden mengatakan terdapat unsur nepotisme atas keputusan Gibran berpolitik.

Selanjutnya, 18,9 persen responden menilai Gibran belum berpengalaman dalam memimpin sebuah daerah.

Kemudian, sebanyak 9,1 persen responden mengatakan Gibran sebaiknya tidak ikut pilkada karena masih banyak gonjang-ganjing dan kurang demokratis.

Baca Juga: Survei: Elektabilitas Gibran Masih Kalah dari Achmad Purnomo di Solo

Selebihnya, 5,7 responden menilai pencalonan Gibran berbau dinasti politik; 4,6 persen responden memilih alasan menolak Gibran karena banyak janji yang tidak ditepati, menimbulkan kecemburuan sosial dan memanfaatkan popularitas.

Terakhir, 1,1 persen responden memilih alasan Gibran lebih baik tidak ikut pilkada karena belum bisa berbuat banyak.

Survei tersebut dilakukan menggunakan sampel acak bertingkat proporsional atas populasi pada tingkat kecamatan serta jenis kelamin.

Ambang batas kesalahan survei itu diklaim 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.