SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui dinas kesehatan kota (DKK) memastikan tidak lagi membeli Rapid Test kit Covid-19, meski stok dari Pemprov Jawa Tengah sudah menipis.
Kepala DKK Solo Siti Wahyuningsih mengatakan, alasan pemkot tak akan membeli rapid test kit karena hasilnya belum pasti valid. Sebab dalam penggunaannya, meski hasil rapid test terhadap ODP positif Covid-19, namun yang bersangkutan harus tetap harus melalui uji swab polymerase chain reaction (PCR) untuk memastikan diagnosisnya.
Ning, sapaan Siti Wahyuningsih, mengaku tak ingin pengadaan Rapid Test sekadar menenangkan masyarakat, apalagi harga alat tersebut mahal dan hasilnya belum pasti akurat.
“Enggak bisa begitu karena dana negara harus dipertanggungjawabkan. Apakah ini masuk pemborosan atau tidak,” kata dia saat dijumpai wartawan seperti diberitakan Solopos.com-jaringan Suara.com pada Rabu (15/4/2020).
Ning mengakui, jika hasil Rapid Test negatif, juga belum tentu benar-benar negatif Covid-19. Padahal bisa jadi di dalam tubuhnya sudah memiliki virus itu.
“Dia percaya diri karena negatif hasilnya kemudian berkeliaran di mana-mana dan menularkan. Jadi, kami memilih tidak mengadakan rapid test sendiri."
Namun, DKK Solo tak akan menolak apabila kembali mendapat jatah rapid test baik dari provinsi maupun pusat. Sejumlah pihak pun sudah menawarkan suplai rapid test namun ditolaknya. Ketimbang rapid test, Ning memilih fokus pada uji swab PCR untuk memastikan seseorang positif atau negatif Covid-19.
Apalagi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menunjuk laboratorium RS Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo untuk mengadakan uji swab.
"Kalau pengiriman spesimen lebih dekat, harapannya hasilnya juga lebih cepat,” katanya.
Baca Juga: Pakar Gugus Tugas Covid Sebut Swab Test Lebih Akurat Ketimbang Rapid Test
Sebelumnya, Juru Bicara Covid-19 RS UNS Solo Tonang Dwi Ardyanto mengatakan, kapasitas alat uji laboratorium RS UNS mencapai 50 spesimen per hari. Cakupan layanan meliputi area Soloraya, Eks-Karesidenan Semarang dan Pati.
Berita Terkait
-
Ahli Epidemiologi UI Sebut Birokrasi Penetapan PSBB Seperti Izin Usaha
-
2.447 Orang di Jakarta Positif Corona, 246 di Antaranya Meninggal Dunia
-
Klaim Tingkat Kematian Virus Corona Tidak Besar, Profesor Tuai Kontroversi
-
Pakar Gugus Tugas Covid Sebut Swab Test Lebih Akurat Ketimbang Rapid Test
-
36.963 Orang Jalani Rapid Test di Jakarta, 1.203 Positif Terinfeksi Corona
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dorong Daya Saing UMKM, KUR BRI Regional Office Semarang Tembus Rp5,63 T hingga Maret 2026
-
Siap-siap! Ini Estimasi Biaya Kuliah Kedokteran Unsoed 2026, Setara Beli Mobil SUV Baru!
-
Viral! 7 Fakta Jukir Liar Ngepruk Rp40 Ribu di Kota Lama Semarang, Alasan Lupa dan Hujan
-
TPPD Jateng Ingatkan Anak Muda Jangan Terkecoh Konten Medsos: Kinerja Pemerintah Harus Berbasis Data
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat