SuaraJawaTengah.id - Bantuan sosial atau bansos dampak virus corona yang digulirkan pemerintah pusat ternyata menimbulkan kongflik di masyarakat daerah. Salah satunya soal besaran jumlah bantuan dan daftar penerimanya.
Maka itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyurati Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan adanya permasalahan pada penyaluran bantuan sosial serta Program Kartu Prakerja.
"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai, maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," katanya di Semarang, Senin (4/5/2020).
Terkait dengan surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bansos yakni banyaknya jenis bantuan dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir akan menimbulkan konflik di lapangan.
"Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp 600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp 200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan pada kabupaten/kota atau pemerintah desa sebab mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.
"Kami berharap usulan ini disetujui, tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui pasti repot, maka kami berikhtiar kepada Mensos agar bisa dibantu," katanya.
Mengenai kartu prakerja, Ganjar mengungkapkan banyak buruh di Jawa Tengah yang kesulitan mengakses program itu akibat beberapa faktor yang jadi penyebabnya yaitu mulai dari tingkat pendidikan hingga akses internet.
"Kami usul kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara 'offline' dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme 'online' dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," ujarnya.
Baca Juga: Bercinta di Hotel saat Corona, PSK Banjir Darah 12 Kali Ditusuk Pelanggan
Sementara itu, terkait dengan Jaring Pengaman Ekonomi, Ganjar mengatakan akan fokus dalam mengembalikan industri kecil dan menengah (IKM) serta saat ini pihaknya telah melakukan pendataan dan penyiapan pola bantuan agar para pelaku IKM dapat bangkit kembali.
"Kami harapkan segera dieksekusi sehingga saat pandemi ini selesai, mereka sudah bisa berlari, bukan menunggu selesai dulu. Teman-teman dari bagian ekonomi sudah saya minta menyusun semuanya, soal pembiayaan kami akan kerja sama dengan Bank Jateng dan Jamkrida sebagai 'backup' permodalan. Saya minta ini dipercepat agar denyut ekonomi IKM bisa kembali bergerak," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi
-
Kendal Tornado FC Syukuri Raihan Empat Poin dari Dua Laga Tandang
-
Polresta Solo Ungkap 537 Gram Sabu, Dua Tersangka Ikut Dibekuk
-
Berkah Pameran di MTQ Nasional 2026, UMKM Jateng Raup Transaksi Tembus Rp2,4 Miliar
-
Sumur Minyak Rakyat Belum Jadi PAD, Blora Desak BPE Lebih Agresif Cari Investor