SuaraJawaTengah.id - Bantuan sosial atau bansos dampak virus corona yang digulirkan pemerintah pusat ternyata menimbulkan kongflik di masyarakat daerah. Salah satunya soal besaran jumlah bantuan dan daftar penerimanya.
Maka itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyurati Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan adanya permasalahan pada penyaluran bantuan sosial serta Program Kartu Prakerja.
"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai, maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," katanya di Semarang, Senin (4/5/2020).
Terkait dengan surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bansos yakni banyaknya jenis bantuan dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir akan menimbulkan konflik di lapangan.
"Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp 600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp 200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan pada kabupaten/kota atau pemerintah desa sebab mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.
"Kami berharap usulan ini disetujui, tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui pasti repot, maka kami berikhtiar kepada Mensos agar bisa dibantu," katanya.
Mengenai kartu prakerja, Ganjar mengungkapkan banyak buruh di Jawa Tengah yang kesulitan mengakses program itu akibat beberapa faktor yang jadi penyebabnya yaitu mulai dari tingkat pendidikan hingga akses internet.
"Kami usul kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara 'offline' dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme 'online' dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," ujarnya.
Baca Juga: Bercinta di Hotel saat Corona, PSK Banjir Darah 12 Kali Ditusuk Pelanggan
Sementara itu, terkait dengan Jaring Pengaman Ekonomi, Ganjar mengatakan akan fokus dalam mengembalikan industri kecil dan menengah (IKM) serta saat ini pihaknya telah melakukan pendataan dan penyiapan pola bantuan agar para pelaku IKM dapat bangkit kembali.
"Kami harapkan segera dieksekusi sehingga saat pandemi ini selesai, mereka sudah bisa berlari, bukan menunggu selesai dulu. Teman-teman dari bagian ekonomi sudah saya minta menyusun semuanya, soal pembiayaan kami akan kerja sama dengan Bank Jateng dan Jamkrida sebagai 'backup' permodalan. Saya minta ini dipercepat agar denyut ekonomi IKM bisa kembali bergerak," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
Terkini
-
Usai OTT Bupati Sudewo, Pelayanan Publik di Kabupaten Pati Dipastikan Kondusif
-
Kunci Jawaban Matematika Kelas 4 Halaman 132: Panduan Belajar Efektif
-
Peringati HUT Ke-12, Semen Gresik Gelar SG Fun Run & Fun Walk di Area Greenbelt Pabrik Rembang
-
5 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati yang Menjerat Bupati Sudewo
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK