5 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati yang Menjerat Bupati Sudewo

SuaraJawaTengah.id - Kasus dugaan korupsi jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo.

Penangkapan ini menjadi OTT ketiga KPK di awal tahun 2026, menandai komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi. Berikut adalah 5 fakta penting yang perlu diketahui terkait kasus ini:

1. Dugaan Patok Harga untuk Jabatan Perangkat Desa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa KPK menduga Bupati Pati Sudewo mematok harga untuk setiap jabatan perangkat desa di Pati.

"Jadi, setiap jabatan itu ada nilainya juga," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Praktik ini mengindikasikan adanya sistem jual beli jabatan yang terstruktur, di mana posisi strategis di tingkat desa diperjualbelikan kepada pihak yang bersedia membayar. Hal ini tentu merusak meritokrasi dan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa.

2. Detail Harga Akan Diungkap Pasca-OTT

KPK berjanji akan mengungkapkan detail harga yang dipatok untuk setiap jabatan perangkat desa dalam konferensi pers pengumuman tersangka pasca-OTT.

Budi Prasetyo menambahkan, "Nanti secara lengkap akan kami sampaikan. Pengisian jabatan ada di wilayah mana saja? Untuk berapa desa? Untuk berapa jabatan? Nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers."

Baca Juga: Soal Kasus Korupsi DJKA, Bupati Pati Sudewo Datang Penuhi Panggilan KPK

Informasi ini sangat dinantikan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai skala dan modus operandi dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Pati.

3. Bupati Sudewo Telah Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang turut ditangkap dalam OTT telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Pemeriksaan ini merupakan langkah awal KPK untuk mengumpulkan bukti dan keterangan lebih lanjut dari para pihak yang terlibat.

Proses pemeriksaan intensif ini krusial untuk menentukan status hukum para terperiksa dan mengungkap jaringan korupsi yang mungkin lebih luas.

4. OTT Ketiga KPK di Awal 2026