Muhammadiyah Prediksi 7 Pilkada di Jateng Lawan Kotak Kosong, Termasuk Solo

SuaraJawaTengah.id - Muhammadiyah prediksi 7 Pilkada di Jawa Tengah akan melawan kotak kosong. Artinya hanya tersedia 1 pasangan calon kepala daerah.

Itu berdasarkan kajian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah (Jateng).

Ketujuh daerah itu yakni Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.

“Melihat konstelasi politik yang ada, kemungkinan terjadi pasangan calon tunggal di tujuh daerah itu,” ujar Ketua LHKP PW Muhammadiyah Jateng, Khafid Sirotudin, dalam keterangan resmi yang diterima Semarangpos.com, Selasa (18/8/2020).

Baca Juga: Bajo Penuhi Syarat KPU Ikut Pilkada Solo, Gibran: Nanti Ketemu 9 Desember

Menurut Khafid, paslon tunggal dalam Pilkada 2020 merupakan realitas demokrasi di Indonesia.

“Bukankah dalam pilkades [pemilihan kepala desa] di kabupaten se-Jateng hal tersebut [paslon tunggal] biasa terjadi,” ujarnya.

Jika nanti paslon tunggal memang terjadi di 7 kabupaten/kota di Jateng, setidaknya ada beberapa catatan kritis terkait pelaksanaan pilkada langsung.

“Pertama, pelaksanaan demokrasi substansif semakin jauh dan lebih dekat ke arah demokrasi prosedural. Kedua, kurang berhasilnya partai politik melakukan kaderisasi. Banyak ketua parpol dan anggota DPRD yang tak berani mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ketiga, penyelenggaraan pilkada langsung membutuhkan cost politic yang semakin mahal dari kontestan,” ujarnya.

Pilkada serentak 2020 rencana digelar 9 Desember mendatang, atau mundur dari jadwal semula yakni 23 September.

Baca Juga: Penjahit dan Pak RW Penantang Gibran Penuhi Syarat KPU Ikut Pilkada Solo

Di Jateng ada 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak ini.

Berbagai tahapan pun sudah berjalan hingga saat ini. Bahkan, dinamika politik di beberapa daerah yang menggelar pilkada sudah mulai menghangat.

“Dinamika politik di daerah dalam menyongsong pilkada ini merupakan hal yang wajar dan normal, sehingga enggak perlu disikapi berlebihan baik oleh aparat pemerintah dan keamanan,” ujarnya.