Scroll untuk membaca artikel
Rizki Nurmansyah
Selasa, 25 Agustus 2020 | 13:26 WIB
Petugas menyemprotkan disinfektan saat mendemonstrasikan pengajuan KBM tatap muka di SD N 2 Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Selasa (25/8/2020). [Suara.com/Anang Firmansyah]

Ia banyak mendapat desakan dari wali murid yang merasa keberatan dengan adanya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Wali murid itu kesulitannya di kuota. Lalu anak-anak belajar dengan orang tua, terus terang saja mereka mengeluhkan pekerjaannya banyak yang berkurang. Karena di sini lingkungan buruh, terutama bungkus tempe," jelasnya.

Dalam sehari, menurut Prasetija, para buruh tersebut bisa menghasilkan Rp 10 ribu.

Namun karena harus mengajari anak, mereka kehilangan penghasilan tersebut.

Baca Juga: Anggota DPRD Banyumas yang Terkonfirmasi Positif Virus Corona Bertambah

"Makanya kita menyiapkan ini, protokol kesehatan sudah kami lakukan semua. Sarung tangan tiap siswa sudah disediakan. Terus kita juga bagi shift tiap kelas. Biasanya satu kelas 25 siswa, ini kita siapkan 10 kursi dan meja. Jadi kita bagi dua, jam 7 sampai 9 terus kedua jam 10 sampai 12. Setelah shift pertama kita semprot dengan disinfektan. Anak-anak juga kita imbau untuk membawa taplak sendiri," terangnya.

Namun Prasetija menyadari bahwa fakta di lapangan akan berbeda dengan apa yang direncanakan.

Dirinya menyerahkan kembali semua kepada peraturan daerah yang berlaku terkait KBM tatap muka.

Kontributor : Anang Firmansyah

Baca Juga: Pulang Kegiatan dari Jawa Barat, Dua Anggota DPRD Banyumas Positif Covid-19

Load More