SuaraJawaTengah.id - Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah memutuskan Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang. Namun, Pilkada akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, dengan keputusan Pilkada Serentak tetap dilanjutkan di tengah pandemi, maka ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus diselesaikan.
Menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda), KPU, Bawaslu dan TNI/Polri harus melakukan tidakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semuanya harus siap. Ini nggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," kata Ganjar dari keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).
Baca Juga: Sentil Debat Pelaksanaan Pilkada Tak Ada Habisnya, Sujiwo Tejo: Majukan Aja
Dengan dilanjutkannya proses Pilkada di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas.
Ia mengusulkan, semua tahapan Pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya.
"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," tegasnya.
KPU dan Bawaslu, lanjut Ganjar, juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung.
Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan pasangan calon.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Kapolri Keluarkan Maklumat Protokol Kesehatan
"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucapnya.
Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.
Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, menurutnya sudah tidak masuk akal dilakukan. Entah konser musik, hiburan dan pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut Ganjar tidak boleh lagi dilakukan.
"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreatifitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti chanel ini. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," tuturnya.
Menurut dia, Program podcast, live streaming youtube dan penyampaian data-data bisa dilakukan dengan media sosial masing-masing. Bahkan dengan program itu, ide dan gagasan para kandidat bisa langsung diperdebatkan secara terbuka oleh masyarakat.
"KPU Bawaslu harus mempersiapkan itu, agar semuanya berjalan dengan aman," ucapnya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi perdebatan publik.
Sejumlah pihak meminta pelaksanaan ditunda karena dinilai membahayakan karena kondisi darurat Covid-19, sementara pihak lain meminta tetap dilanjutkan demi melindungi hak konstitusi masyarakat.
Ganjar mengatakan, ada banyak skenario yang dapat dipilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Kalau umpama tetap lanjut, maka pelaksanaanya harus ketat dan tidak boleh abai. Namun jika ditunda, maka permasalahan itu akan selesai.
"Atau bisa juga selektif, di daerah zona merah tidak boleh, di zona hijau tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak boleh ada pertemuan dan virtual. Kalau tidak, ya sama saja," ujarnya.
Berita Terkait
-
Biar Warga Tenang Nyoblos, Kemendagri Proses Tanggal 27 November Jadi Hari Libur Nasional
-
Dari Kampung Halaman Cagub, Dukungan Mengalir untuk Pasangan MeGe di Pilgub Papua Tengah
-
Golkar DKI Gelar Konsolidasi, Minta Kader Bagikan Spanduk hingga Kaos RK-Suswono ke Tetangga
-
Diusulkan Agar Ditunda Penyalurannya saat Pilkada, Gus Ipul: Bansos Masih Akan Diberikan Sesuai Jadwal
-
Viral Prabowo Kampanyekan Cagub Jateng, Netralitas Presiden Dipertanyakan?
Tag
Terpopuler
- Siapa Intan Srinita? TikToker yang Sebut Roy Suryo Dalang di Balik Fufufafa Diduga Pegawai TV
- Andre Taulany Diduga Sindir Raffi Ahmad, Peran Ayu Ting Ting Jadi Omongan Netizen
- Beda Kekayaan Ahmad Dhani vs Mulan Jameela di LHKPN: Kebanting 10 Kali Lipat
- Kembali di-PHP Belanda, Pemain Keturunan Rp695 Miliar Pertimbangkan Bela Timnas Indonesia?
- Dear Shin Tae-yong! Kevin Diks Lebih Senang Dimainkan sebagai Pemain...
Pilihan
-
Kronologi BNI "Nyangkut" Rp374 Miliar karena Beri Utang ke Sritex
-
Misteri Gigi 4 Truk Pemicu Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang KM 92
-
Nyaris Tiada Harapan: Potensi Hilangnya Kehangatan dalam Interaksi Sosial Gen Z
-
3 Hari Jelang Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siap-siap Harga Tiket Pesawat Naik Ibu-Bapak!
-
Gelombang PHK Sritex Akan Terus Berlanjut Hingga 2025
Terkini
-
BRImo FSTVL Ajak Nasabah Transaksi dan Menabung, Raih Hadiah Keren BMW 520i M Sport dan Ribuan Hadiah Langsung
-
Pegiat Sosmed Ini Sebut Jika Andika Perkasa-Hendi Ingin Menang, Jangan Ada yang Main Dua Kaki
-
4 Napi Terorisme Nusakambangan Ikrar Setia NKRI, Bertobat Jadi Duta Perdamaian
-
Cegah Politisasi Kades, Pj Gubernur Jateng Lakukan Ini Jelang Pilkada 2024
-
Gilbert Agius Bocorkan Strategi PSIS Semarang di Putaran Kedua Liga 1: Datangkan Pemain Terbaik!