Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Minggu, 27 September 2020 | 11:56 WIB
Petugas Bareskrim bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) saat rilis kasus Fintech Ilegal di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1). [Suara.com/Fakhri Hermansyah]

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Load More