SuaraJawaTengah.id - Setelah melalui proses yang panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pemekaran Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Banyumas telah menyepakati tiga pembagian pemerintahan.
Menurut Bupati Banyumas, Achmad Husein, pada awalnya hanya mengusulkan hanya dibagi dua saja. Namun dia menyadari akan terjadi kendala teritorial, jika hanya ada Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto.
"Setelah dipelajari dan dikaji mendalam oleh LPPM Unsoed, keluar hasil pembagian Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas, tapi pembagian daerahnya susah. Sebab Purwokerto jadi kaya donat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (21/10/2020).
Menurutnya, pemekaran wilayah ini termasuk tugas dan amanat yang harus dilakukan olehnya. Husein menyebutkan landasan dari pemekaran wilayah tersebut adalah RPJP dan Perda.
Baca Juga: Lindungi Komorbid dari Covid-19, Bupati Banyumas Gunakan Minyak Kayu Putih
"Saya kalau tidak menjalankan berarti tidak tanggung jawab, tidak sesuai sama amanat, karena telah tertulis di Perda no 7 tahun 2009 dan RPJP tahun 2005-2025," jelasnya.
Tiga daerah tersebut nantinya adalah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat. Ibu Kota di Kabupaten Banyumas akan dipindahkan ke Kecamatan Banyumas dan Ibu Kota Kabupaten Banyumas Barat akan berada di wilayah Kecamatan Wangon.
Pada sosialisasi ini Bupati mengatakan dirinya tidak memaksa setiap desa untuk menjadi kelurahan setelah adanya pemekaran.
"Desa ya tetap desa, kelurahan ya kelurahan, kecuali yang mau jadi kelurahan terserah. Intinya tidak ada pemaksaan," terangnya.
Adanya pemekaran ini tidak mengubah suatu desa atau kelurahan, walaupun nanti di dalam kota ada desa namun acara seperti Pilkades dan dana desa masih tetap ada. Bupati menyebutkan untuk proses sendiri apabila lancar, paling tidak 5 tahun dengan uji coba tiga tahun.
Baca Juga: Pemkab Banyumas Bagikan Gelang Khusus Lansia yang Punya Penyakit Komorbid
"Tidak ada perubahan, hanya batas-batasnya yang berubah, kepemimpinannya yang berubah, rencana tata ruangnya yang berubah itu yang paling penting. Paling tidak 5 tahun, 3 tahun uji coba, paling 2023 baru masuk pusat ya paling cepet 1 tahun," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Viral Video ART Asal Banyumas Dianiaya di Jakarta, Polisi Cek CCTV dan Bakal Panggil Majikan
-
Pembunuh Ibu dan Anak dalam Toren di Tambora Diciduk, Pelaku Ditemukan Jadi Gelandangan di Banyumas
-
Menikmati Mendoan, Cita Rasa Banyumas yang Tak Lekang oleh Waktu
-
Kemendagri Terima 337 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Paling Banyak Pemekaran Kabupaten
-
Jazz Gunung Slamet 2024: Perkuat Pertumbuhan UMKM di Wanawisata Baturraden
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Jurnalis Dipukul dan Diancam Ajudan Kapolri: Kebebasan Pers Terancam di Semarang
-
Arus Balik Lebaran 2025: Baru 50 Persen Pemudik Kembali
-
Situasi Lebaran di Jateng Berjalan Normal, One Way Nasional Mulai Diberlakukan
-
Ini 7 Amalan Bulan Syawal yang Dianjurkan untuk Dilakukan
-
Jadwal dan Keutamaan Puasa Syawal 2025: Sampai Kapan Kita Bisa Berpuasa?