SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Arab Saudi sudah kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah mulai 1 November 2020 setelah ditutup selama sekitar sembilan bulan akibat wabah Covid-19.
Kebijakan tersebut disertai dengan sejumlah persyaratan ketat terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini membuat biaya umrah melonjak.
Manajer Biro Umrah Mutiara Azra Kota Tegal, Hadna Rizanggi menyambut baik kebijakan pembukaan kembali ibadah umrah.
Meski demikian, menurut dia, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang menjadi kendala bagi biro umrah di Indonesia.
Baca Juga: KPU Riau Sosialiasi Pilkada ke Warga Suku Akit, Kepala Dusun: Mari Menyucuk
"Banyak persyaratan tambahan, salah satunya usia jemaah umrah dibatasi 18 tahun sampai 50 tahun. Padahal di Indonesia, kebanyakan orang baru berpikir untuk umrah setelah berusia 50 tahun," kata Hadna kepada Suara.com, Senin (2/11/2020).
Persyaratan lainnya, lanjut Hadna, yakni jemaah umrah harus dites swab dulu sebelum diberangkatkan. Mereka juga wajib menjalani karantina selama tiga hari sebelum berangkat dan setiba di Jeddah atau Madinah.
Kemudian, selama menjalankan umrah, jemaah umrah diwajibkan memakai hotel bintang 4 atau 5 dan kamar yang ditempati maksimal diisi dua orang.
"Persyaratan-persyaratan tersebut otomatis membuat biaya umrah ada kenaikan. Kalau sebelum Covid-19 biaya umrah berkisar Rp30 juta, sekarang dengan adanya persyaratan tambahan, biaya bisa naik sampai Rp40 juta. Hampir sama dengan biaya haji," ujarnya.
Dengan adanya aturan terbaru tersebut, Hadna mengaku belum berani untuk memberangkatkan jemaah umrah, baik jemaah umrah yang sebelum tertunda berangkat pada Februari lalu maupun jemaah pendaftar baru.
Baca Juga: Sempat Positif Covid-19, Pangeran William Mengaku Sesak Napas?
"Kami belum berani memberangkatkan, karena di sana saja masih ada yang tertahan, 100 orang. Insya Allah kita baru berani memberangkatkan Februari 2021 karena kami akan lihat dulu, barangkali kebijakannya nanti bisa berubah lagi, terutama soal usia. Mudah-mudahan direview," ucapnya.
Adapun terakit aturan lain seperti tes swab dan karantina, Hadna mengatakan pihaknya tetap harus mengikuti karena sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.
"Kemudian biaya jadi lebih mahal mau gimana lagi. Setidaknya ada titik terang bisa berangkat. Aturan lainnya ya kami juga harus ikuti untuk pencegahan Covid-19," ucapnya.
Kontributor : F Firdaus
Berita Terkait
-
Ovie Wali Sedih Ibu Batal Ikut Umrah, Meninggal Usai Serahkan Paspor
-
Video Call dengan Maia Estianty saat Umrah, Celetukan Tissa Biani Bikin Kaget: Minta Nikah?
-
Lagi Umrah, Rezky Aditya Kena DBD Hingga Masuk Rumah Sakit dan Disusul Citra Kirana
-
Update Terkini: Kondisi WNI Korban Kecelakaan Bus Umrah, Pembuatan Surat Pengganti Paspor Dipercepat
-
12 Jemaah Umrah Lolos Kecelakaan Maut di Jeddah, Paspor Mereka Diganti SPLP
Tag
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
-
RESMI Lawan Manchester United di Malaysia, ASEAN All-Stars Bakal Dilatih Shin Tae-yong?
-
IHSG Hari Ini Anjlok Parah, Prabowo Mengaku Tidak Takut Hingga Singgung Judi
-
Kopicek: Ketika Komunitas Mata Hati Mengubah Stigma Tunanetra Melalui Kopi
-
IHSG Bergejolak, Prabowo Sesumbar: Saya Tidak Takut dengan Pasar Modal
Terkini
-
Pemprov Jateng Siap Gelontor Bantuan Keuangan Desa Sebanyak Rp1,2 Triliun
-
Semen Gresik dan Pemkab Blora Teken Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Melalui Teknologi RDF
-
10 Tips Menjaga Semangat Ibadah Setelah Ramadan
-
7 Pabrik Gula Tua di Jawa Tengah: Ada yang Jadi Museum hingga Wisata Instagramable
-
Jateng Menuju Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Luthfi Genjot Produksi Padi 11,8 Juta Ton di 2025