SuaraJawaTengah.id - Seruan boikot produk Prancis menyebar di mana-mana, terutama negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia. Hal itu terjadi karena pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina nabi.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyerukan untuk memboikot produk Prancis. Hal ini seiring dengan Presiden Emmanuel Macron yang masih bersikeras tidak mau meminta maaf kepada umat Islam.
"Memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Prancis," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, Jumat (30/10/2020).
Pihaknya meminta Pemerintah Indonesia untuk sementara waktu menarik Duta Besar Indonesia di Paris, Prancis, sampai Macron meminta maaf kepada umat Islam se-dunia.
Baca Juga: MUI Bojonegoro Minta Khatib Jumat Sisipkan Kecaman Kepada Presiden Prancis
"Umat Islam tidak ingin mencari musuh, tetapi hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis," ujarnya.
Namun memboikot produk asal prancis perlu dengan pemikiran yang jernih dan masuk akal.
Pakar Brand Marketing Yuswohady menilai seruan boikot produk-produk asal Prancis di Indonesia tak masuk akal. Pasalnya, kisruh yang terjadi saat ini di Prancis bukan merupakan kesalahan produk-produk tersebut.
Yuswohady merasa aneh jika masyarakat terkecoh dengan seruan itu. Sebab, sudah jelas produk-produk itu tak ada yang mendukung ucapan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.
"Kalau kita protes boleh-boleh saja, tapi kalau boikot brand, sepertinya kalau pakai logika aneh juga gitu loh. Carrefour dosanya apa, tiba-tiba Macron yang ngomong yang kena Carrefour," ujar Yuswohady saat dihubungi Suara.com, Kamis (5/11/2020).
Baca Juga: Selain boikot Produk Prancis, Ulama Ini Berikrar Ingin Bunuh Macron
Pria yang akrab disapa Siwo ini menuturkan, produk-produk yang saat ini diboikot juga merupakan produk global, sehingga pemiliknya tak lagi berasal dari Prancis dan pemiliknya bisa dari mana saja.
"Cuma dari namanya, lahirnya disitu indentik dengan Prancis, ya apa-apa yang berhubungan Prancis dikaitkan," ucap dia.
Maka dari itu, Siwo menambahkan, tak sepatutnya produk-produk itu disalahkan. Kecuali, jika salah satu pemilik produk mendukung pernyataan Macron, baru produk tersebut bisa disalahkan.
"Kecuali kalau brand membela, seperti starbucks bela LGBT. Tapi ya konsumen bebas milih saja," katanya.
Berita Terkait
-
Perang Dagang Memanas, Macron Minta Perusahaan Prancis Setop Investasi di AS!
-
Macron Ultimatum Netanyahu: Serangan di Gaza Harus Dihentikan
-
Raja Yordania: Serangan Israel ke Gaza 'Sangat Berbahaya,' Desak Gencatan Senjata Segera!
-
Eropa Siapkan "Jaminan Kredibel" untuk Ukraina: Tinggalkan Ketergantungan pada Amerika Serikat?
-
Putin Kecam Pidato Macron yang Isyaratkan Penggunaan Senjata Nuklir
Tag
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
-
RESMI Lawan Manchester United di Malaysia, ASEAN All-Stars Bakal Dilatih Shin Tae-yong?
Terkini
-
Pemprov Jateng Siap Gelontor Bantuan Keuangan Desa Sebanyak Rp1,2 Triliun
-
Semen Gresik dan Pemkab Blora Teken Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Melalui Teknologi RDF
-
10 Tips Menjaga Semangat Ibadah Setelah Ramadan
-
7 Pabrik Gula Tua di Jawa Tengah: Ada yang Jadi Museum hingga Wisata Instagramable
-
Jateng Menuju Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Luthfi Genjot Produksi Padi 11,8 Juta Ton di 2025