SuaraJawaTengah.id - Papua Barat melalui Ketua Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Benny Wenda telah mendeklarasikan pemerintahan sementara West Papua pada Selasa (1/12/2020), pengambilan sikap tersebut menandai perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua sejak 1963.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat yang jatuh tiap tanggal 1 Desember kemarin.
Bendera-bendera bintang kejora pun banyak dikibarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Pantauan SuaraJawaTengah.id di twitter hari ini kata papua sampai trending topic sampai 25,8 ribu tweet, banyak warganet yang resah jika Papua Barat lepas dari Negera Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu warganet sampai meminta mohon kepada Presiden Jokowi untuk segera menangani persoalan Papua Barat Merdeka dengan memerintahkan Pangdam Jaya kesana.
"Jika dihadapkan dengan situasi gerakan spratisme, pindahkan kantor panglima TNI dan khususnya pangdam jaya untuk tinggal di PAPUA BARAT bukan di PETAMBURAN," kata akun @abqoryfagmar.
Bahkan ada juga warganet yang geram dan mengingatkan para petinggi TNI dan jajarannya jangan hanya mengurusi persoalan Habib Rizieq saja.
"Selamat pagi Pak Jokowi, Pak Mahmud Md, Para Petinggi TNI dan semua jajarannya. Kalian terlalu sibuk dengn HRS, sampai ada kesempatan Papua Barat umumkan kemerdekaan. Tinggal nunggu bantuan negara asing aja dah tuh Papua Barat dalam menegakkan kemerdekaan secara de facto dan de jure," ujar akun @Editektif.
Sementara itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun melalui cuitan twitternya menyampaikan Indonesia dalam ancaman disintegrasi.
Baca Juga: Namanya Dicatut di Karangan Bunga untuk Pangdam Jaya, Ini Klarifikasi KHI
"Indoneisa dalam ancaman disinegrasi. Benny Wenda, Ketua United Liberation November For West Papua (ULMWP) umumkan pembentukan pemerintah sementara. Artinya Papua Merdeka. Ini sangat serius," ungkapnya melalui akun @musniumar.
Perlu diketahui melansir dari suara.com pembentukan pemerintahan sementara dari ULMWP bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Pemerintahan inilah yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana. Sedangkan untuk presiden sementara yakni Benny Wenda yang menjadi eksil di Inggris.
Pemerintah sementara yang dipimpin Wendy berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat papua Barat dan menegaskan keberadaan baik pemerintahan maupun militer Indonesia yang berada di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West Papua adalah ilegal," tegasnya.
Reporter: Fitroh Nurikhsan
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga
-
Bupati Pati Sudewo Diciduk KPK! Operasi Senyap di Jawa Tengah Seret Orang Nomor Satu
-
Uji Coba Persiapan Kompetisi EPA, Kendal Tornado FC Youth Kalahkan FC Bekasi City