SuaraJawaTengah.id - Papua Barat melalui Ketua Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Benny Wenda telah mendeklarasikan pemerintahan sementara West Papua pada Selasa (1/12/2020), pengambilan sikap tersebut menandai perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua sejak 1963.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat yang jatuh tiap tanggal 1 Desember kemarin.
Bendera-bendera bintang kejora pun banyak dikibarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Pantauan SuaraJawaTengah.id di twitter hari ini kata papua sampai trending topic sampai 25,8 ribu tweet, banyak warganet yang resah jika Papua Barat lepas dari Negera Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu warganet sampai meminta mohon kepada Presiden Jokowi untuk segera menangani persoalan Papua Barat Merdeka dengan memerintahkan Pangdam Jaya kesana.
"Jika dihadapkan dengan situasi gerakan spratisme, pindahkan kantor panglima TNI dan khususnya pangdam jaya untuk tinggal di PAPUA BARAT bukan di PETAMBURAN," kata akun @abqoryfagmar.
Bahkan ada juga warganet yang geram dan mengingatkan para petinggi TNI dan jajarannya jangan hanya mengurusi persoalan Habib Rizieq saja.
"Selamat pagi Pak Jokowi, Pak Mahmud Md, Para Petinggi TNI dan semua jajarannya. Kalian terlalu sibuk dengn HRS, sampai ada kesempatan Papua Barat umumkan kemerdekaan. Tinggal nunggu bantuan negara asing aja dah tuh Papua Barat dalam menegakkan kemerdekaan secara de facto dan de jure," ujar akun @Editektif.
Sementara itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun melalui cuitan twitternya menyampaikan Indonesia dalam ancaman disintegrasi.
Baca Juga: Namanya Dicatut di Karangan Bunga untuk Pangdam Jaya, Ini Klarifikasi KHI
"Indoneisa dalam ancaman disinegrasi. Benny Wenda, Ketua United Liberation November For West Papua (ULMWP) umumkan pembentukan pemerintah sementara. Artinya Papua Merdeka. Ini sangat serius," ungkapnya melalui akun @musniumar.
Perlu diketahui melansir dari suara.com pembentukan pemerintahan sementara dari ULMWP bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Pemerintahan inilah yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana. Sedangkan untuk presiden sementara yakni Benny Wenda yang menjadi eksil di Inggris.
Pemerintah sementara yang dipimpin Wendy berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat papua Barat dan menegaskan keberadaan baik pemerintahan maupun militer Indonesia yang berada di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West Papua adalah ilegal," tegasnya.
Reporter: Fitroh Nurikhsan
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
PGRI Jateng Dukung Putusan MK: Anggaran MBG Jangan Lagi Ambil Jatah Pendidikan
-
Kendal Tornado FC Tambah Amunisi, Birrul Walidain dan Andre Oktaviansyah Resmi Bergabung
-
Ungguli Jatim dan Jabar, Jateng Pimpin Penyaluran Kredit Perumahan Nasional
-
PT Bhimasena Power Indonesia Raih LKPM Award Kategori PMA pada Peluncuran BATANG INVESTA
-
Sindikat Pencurian Spesialis Rumah Lansia Dibongkar, Polresta Solo Tangkap Dua Pelaku