Presiden Hingga Pejabat Daerah Diusulkan Divaksin Pertama, Ini Alasannya

SuaraJawaTengah.id - Sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12/2020) malam. Lalu siapa yang akan disuntik pertama kali? 

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengusulkan pejabat negara mulai dari presiden, menteri, hingga gubernur menjadi orang yang pertama kali divaksin.

Alasannya, Pandu mengatakan mobilitas para pejabat negara selama pandemi ini sangat tinggi, sehingga berpotensi menjadi super spreader atau bisa menulari virus kepada orang banyak yang mereka temui selama beraktivitas.

"Yang vaksin pertama itu presiden sama pembantunya, presiden kan bertemu banyak orang, sekarang menterinya banyak yang kena kan, gubernur, kepala daerah, politikus itu harus divaksinasi dulu. Lihat saja kasusnya (Donald) Trump kan banyak yang kena," kata Pandu dalam instagram live, Senin (7/12/2020).

Baca Juga: Doni Monardo: Vaksin Covid-19 Datang, 3M Tetap Wajib!

"Saya kan orang public health, saya harus memikirkan harus memberikan vaksin kepada siapa yang sangat selektif, tapi dia bisa memberikan dampak perlindungan pada yang tidak divaksin," sambungnya.

Menurutnya, jika seseorang super spreader bisa dikendalikan dengan vaksin maka potensi penyebaran akan semakin berkurang dan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Kan untuk mengatasi pandemi tidak semua orang harus divaksin, itu keindahan dari teori herd immunity, we don't need to everybody to be vaccinated, only part of them," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.

Vaksin ini rencananya akan disuntikkan sebanyak dua dosis kepada tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama pemerintah dalam vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Menko PMK Muhadjir: Kondisi Darurat, Vaksin Covid-19 Tak Harus Halal

Meski begitu, vaksin yang sudah dibeli pemerintah ini harus melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum diberikan izin edar Emergency Use Authorization (EUA).

Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan.