Rizieq Shihab Tersangka Prokes, Ini Bunyi Pasal yang Menjeratnya

SuaraJawaTengah.id - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya atas kasus kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu. 

Dilansir dari Hops.id media jaringan Suara.com, Habib Rizieq sebagai tersangka kaitannya pelanggaraan protokol kesehatan. Rizieq ditetapkan tersangka dengan dua pasal yakni pasal 160 dan 216 KUHP.

Selain Habib Rizieq, penyidik Polda Metro Jaya setelah gelar perkara, menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan. Kelimanya terdiri dari panitia atau penyelenggara kegiatan resepsi pernikahan putri Habib Rizieq.

“Penyidik menetapkan enam tersangka, pertama MRS sebagai penyelenggara, ketua panitia HU, sekretaris panitia saudara A, keempat MS sebagai penanggung jawab keamanan, kelima SL penanggung jawab acara dan HI kepala seksi,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam rilisnya ke media, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga: Kakak Bersyukur Adik Tewas dalam Tragedi Laskar: Berjihad untuk Keluarga

Bagaimana Bunyi Pasal 160 KUHP

Sebelumnya ada beberapa pasal dugaan tindak pidana Habib Rizieq yang dituliskan dalam surat panggilan kepada Imam Besar FPI itu beberapa waktu lalu.

Pasal yang disangkutkan kala itu yakni Pasal 160 KUHP, pasal 216 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Belakangan Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dengan dua pasal yakni pasal 160 dan 216 KUHP.

Pasal 160

Baca Juga: Keluarga Laskar FPI Curhat ke DPR: Anak Kami Ditembaki Seperti Binatang!

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dikutip dari laman Hukumonline, pasal penghasutan dalam pasal 160 KUHP ini awalnya merupakan delik formil namun belakangan oleh Mahkamah Konstitusi diubah menjadi delik materil.

Maksudnya, sebelum ada putusan MK, perbuatan penghasutan bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak penghasutan tersebut. Nah pasca MK, rumusan pasal 160 KUHP itu menjadi detil materil, artinya penghasut baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lainnya misalnya kerusuhan, perbuatan anarki dan lainnya.

Pasal 216

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal ini sama yang dipakai penyidik Polda Metro Jaya saat memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa waktu terkait dengan kerumunan di Petamburan. Saat dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam suratnya ke Anies, polisi merujuk pada pasal 160 dan 216 KUHP tersebut.

Bisa Panggil paksa

Kombes Yusri Yunus menegaskan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan mengupayakan paksa Habib Rizieq menemui penyidik untuk proses hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, dua kali pemanggilan Imam Besar FPI itu mangkir.

“Polri akan gunakan kewenangan upaya paksa untuk hadirkan, dengan pemanggilan atau penangkapan, itu upaya paksa,” katanya.