
SuaraJawaTengah.id - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, pihaknya membentuk tim monitoring guna memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Ia memastikan tim tersebut bertugas secara netral dan profesional.
Akmal menjelaskan terdapat empat tim. Tim pertama yang mengurusi soal anggaran dan dikoordinir oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Tugasnya ialah untuk memastikan pembiayaan dan realisasi anggaran di APBD masing-masing daerah sudah berjalan baik.
"Pilkada di ujung tahun, disamping Pilkada kami juga ingin memastikan agar capaian realisasi anggaran semua daerah bisa sesuai dengan yang ditargetkan," kata Akmal dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat (11/12/2020).
Akmal menyebut kalau berdasarkan hasil evaluasi, pembiayaan dan realisasi APBD berjalan cukup baik. Kemudian untuk tim kedua bertugas untuk membantu penyelenggara menyiapkan data kependudukan atau melakukan perekaman KTP elektronik bagi warga.
Baca Juga: Pengakuan ASN Disuruh Kawal Pilkada Mantu Jokowi, Ini Reaksi Kemendagri
Hasilnya, tim tersebut berhasil merekam satu juta lebih KTP elektronik bagi pemilih yang belum melakukan perekaman.
Lebih lanjut untuk tim ketiga ialah yang memantau jalannya protokol kesehatan Covid-19 selama pilkada berlangsung. Tim ini memantau langsung ke 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada.
Sedangkan untuk tim keempat, bertugas untuk memastikan bahwasanya semua tahapan-tahapan pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama.
Akmal menyatakan kalau seluruh anggota tim telah disumpah dan berjanji untuk bertugas secara netral. Apabila ada pertugas yang tidak netral, pihaknya akan langsung menindaklanjutinya.
"Jadi kami pastikan, petugas-petugas kami yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pemantauan, melaksanakan tugasnya secara netral dan profesional," tuturnya.
Baca Juga: Paslon Kepala Daerah yang Didukung UAS Unggul Sementara di Pilkada Dumai
"Dan sekali lagi, Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," tambahnya.
Berita Terkait
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
-
Pakar Usul Pemilu dan Pilkada Digelar Terpisah, Berjeda Dua Tahun
Tag
Terpopuler
- Robby Abbas Pernah Jual Artis Terkenal Senilai Rp400 Juta, Inisial TB dan Tinggal di Bali
- Ini Alasan Hotma Sitompul Dimakamkan dengan Upacara Militer
- 7 Rekomendasi Sabun Pemutih Wajah, Harga Terjangkau Kulit Berkilau
- 5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
- Alumni UGM Speak Up, Mudah Bagi Kampus Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi: Ada Surat Khusus
Pilihan
-
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Pertandingan Liga Italia Ditunda
-
Prabowo Ugal-ugalan Buat Kebijakan, Para Taipan RI Ramai-ramai Larikan Kekayaan ke Luar Negeri
-
Jordi Amat dan Saddil Ramdani Main di Persib? Ini Prediksi Pemain yang Bakal Tergusur
-
Singgung Prabowo Subianto, Ini Respon Jokowi Soal Isu Matahari Kembar
-
Jamaah Haji Indonesia Jadi Panutan, Disebut Paling Tertib di Dunia
Terkini
-
Targetkan 11 Juta Ton Padi, Ini Strategi Gubernur Luthfi Hadapi Kekeringan dan Alih Fungsi Lahan
-
Mbak Ita dan Suami Didakwa Tiga Kasus Korupsi, Mantan Wali Kota Semarang Terancam Pasal Berlapis
-
Segera Klaim Link Saldo DANA Kaget Hari Ini! Nongkrong Seru Bareng Teman Jadi Lebih Hemat
-
Mengungkap Fenomena Alam Semesta Lewat Surat Yasin Ayat 40
-
253 Ribu Orang Manfaatkan Program Pembebasan Tunggakan dan Denda Pajak, Nilainya Capai Rp61,9 Miliar