Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa

SuaraJawaTengah.id - Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di bawah kepemimpinan Guburnur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin memasuki babak baru. Ternyata dalam setahun, ada beberapa indikator yang menunjukkan tren positif. 

‎Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Dr. Zulkifli Gayo, memaparkan laporan capaian satu tahun kepemimpinan Luthfi-Yasin. 

‎Zulkifli memberikan pesan khusus kepada mahasiswa dan aktivis BEM agar tetap kritis namun berbasis pada kajian data yang kuat. Namun tidak kemudian terprovokasi oleh ajakan negatif seperti boikot pajak kendaraan yang muncul tanpa dasar informasi yang benar.

‎"Mengukur kinerja kepemimpinan tidak bisa berdasarkan isu medsos. Kalau mengkritisi harus berbasis data dan kajian," ungkap dia dalam diskusi publik bertajuk Ngabuburit Hukum dan Ekonomi : Anak Muda Waspadai Money Laundry, di Hall Hotel Taman Sari Kabupaten Karanganyar, Jumat (27/2/2026).

‎"Dari 8 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 7 di antaranya tercapai (kepemimpinan Luthfi-Gus Yasin) dan masuk dalam target," jelasnya.

‎Dalam acara yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar, Bank Jateng dan Solusi Indonesia itu, Zulkifli menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan harus diukur melalui indikator data statistik objektif, bukan berdasarkan opini atau isu yang berkembang di media sosial.

‎Ia menanggapi narasi negatif di media sosial yang mempertanyakan eksistensi dan kinerja pemerintah provinsi selama setahun terakhir.

‎Capaian Ekonomi di Atas Nasional

‎Zulkifli mengungkapkan bahwa secara makro, kondisi ekonomi Jawa Tengah menunjukkan tren yang sangat positif. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Jateng kini berada di angka 5,37 persen. Di mana angka itu yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Jateng Mulai Panen Raya Padi, Diperkirakan Bisa Panen 3,35 Juta Ton Selama 3 Bulan

‎"Kita sekarang nomor dua terbesar di Pulau Jawa untuk pertumbuhan ekonomi, jauh lebih clear dibanding tetangga sebelah. Inflasi kita juga sangat stabil di bawah 3 persen, tepatnya di angka 2,72 persen," ujar Zulkifli Gayo saat memaparkan data BPS.

‎Selain itu, ia membeberkan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang kini berada di posisi 4,66 persen. Angka ini diklaim lebih baik jika disandingkan dengan provinsi besar lainnya seperti Jawa Barat, Banten, bahkan DKI Jakarta.

‎Menanggapi keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang kerap viral apalagi menjelang Lebaran 2026, Zulkifli meminta publik untuk memahami pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. 

‎Berdasarkan data Kementerian PU, tingkat kemantapan jalan provinsi di Jateng mencapai 89,94 persen.

‎"Seringkali jalan nasional yang rusak, seperti di Pantura, atau jalan kabupaten yang rusak, semuanya seolah menjadi beban Gubernur. Padahal di UU 23 sudah jelas pembagian kewenangannya. Data menunjukkan kemantapan jalan provinsi kita masih lebih tinggi dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur," tegasnya.

‎Terkait penurunan PAD pada tahun 2025, ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan implikasi dari implementasi UU HKPD yang merubah struktur bagi hasil.