SuaraJawaTengah.id - Dicabutnya kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuai pro kontra di masyarakat. Pencabutan itu dilakukan dalam putusan persidangan, Selasa (29/12/2020).
Seperti diketahui, dilansir dari SuaraBogor.id Kuasa Hukum Penggugat Jefri Azhar, Febrianyanto Dunggio menyatakan sidang putusan tersebut telah selesai.
"Hasil, proses hukumnya dilanjutkan kembali untuk Firza Husein dan Habib Rizieq Shihab," ujar Febriyanto saat dihubungi Suara.com Selasa (29/12/2020).
Selanjutnya, Febriyanto berharap putusan praperadilan tersebut bisa ditidaklanjuti oleh Polda Metro jaya. Ia meminta pihak kepolisian supaya membuka kembali kasus chat mesum yang melibatkan Iman Besar FPI dengan Firza itu.
"Agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini settingan untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali," jelasnya.
Mendengar kabar tersebut, Dosen Hukum Monash University Australia, Nadirsnyah Hosen mengaku heran lantaran Habib Rizieq dan Firza adalah pihak yang dirugikan dengan tersebarnya chat mesum tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Nadir itu juga menyinggung kasus tersebarnya video porno yang menimpa Ariel Noah dan Gisel Anastasia. Menurutnya yang semestinya menjadi tersangka itu ialah pelaku penyebaran foto maupun video.
"Sama dengan kasus Ariel, atau Gisel seharusnya yang dibidik secara hukum itu yang menyebarkan komunikasi, video, foto pribadi orang lain. Bukan "pelaku"nya. Mereka justru korban, bukan malah tersangka," cuitnya di akun twitter @na_dirs.
Ia menyakini dengan persoalan tersebut urusan privasi dan publik menjadi kacau. Gus Nadir pun menjelasakan bahwasanya Islam sangat menghormati dan menjaga hak pribadi. Termasuk dalam relasi suami-istri.
Baca Juga: Terungkap! Video Syur Gisel Bareng Nobu Dibuat di Medan
Selain itu, Gus Nadir membeberkan penjelasan mengenai Undang-undang pornografi dan UU ITE yang menjerat Habib Rizieq, Firza, Ariel Noah dan Gisel Anastasia.
"Memproduksi itu seharusnya dibaca dalam konteks industri, bukan untuk kapasitas sendiri ya. Contoh lainnya itu ketika sampeyan masak mie rebus di rumah itu urusan pribadi. Tapi kalau sudah bikin mie rebus untuk katering itu masuk kategori memproduksi. Masuk wilayah hukum," tambahnya.
Melihat cuittan Gus Nadir, banyak warganet yang menyetujui pendapat dari Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) di Australia dan New Zaeland tersebut.
"Setuju gus, seharusnya dengan tersebarnya video atau chat (misalnya benar) itu sudah cukup membuat malu. Pelaku penyebaran yg seharusnya diusut," kata akun twitter @Gentayanganl.
"Lagi pula chattingan itu lhoo, nggak memproduksi video," kata akun twitter @Bung_CengKho.
"Sepakat! Negara tidak seharusnya juga ngurusi selangkangan rakyat. Ada banyak PR yang harus dikerjakan yang jauh lebih pantas," ujar akun twitter @Gyocancallme.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Soroti Krisis Kepercayaan, Yoyok Sukawi Desak PSSI Transparan Soal Isu Penundaan Kongres
-
Polda Jateng Selidiki Kematian Dugaan Bunuh Diri Taruna Akpol: Baru Ikuti Pembukaan Pendidikan
-
Ini Identitas Taruna Akpol yang Tewas Diduga Bunuh Diri
-
Bupati Nonaktif Cilacap Didakwa Minta Kepala OPD Kumpulkan Rp568 Juta untuk THR
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Dorong Kepemilikan Rumah Rakyat