SuaraJawaTengah.id - Dicabutnya kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuai pro kontra di masyarakat. Pencabutan itu dilakukan dalam putusan persidangan, Selasa (29/12/2020).
Seperti diketahui, dilansir dari SuaraBogor.id Kuasa Hukum Penggugat Jefri Azhar, Febrianyanto Dunggio menyatakan sidang putusan tersebut telah selesai.
"Hasil, proses hukumnya dilanjutkan kembali untuk Firza Husein dan Habib Rizieq Shihab," ujar Febriyanto saat dihubungi Suara.com Selasa (29/12/2020).
Selanjutnya, Febriyanto berharap putusan praperadilan tersebut bisa ditidaklanjuti oleh Polda Metro jaya. Ia meminta pihak kepolisian supaya membuka kembali kasus chat mesum yang melibatkan Iman Besar FPI dengan Firza itu.
"Agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini settingan untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali," jelasnya.
Mendengar kabar tersebut, Dosen Hukum Monash University Australia, Nadirsnyah Hosen mengaku heran lantaran Habib Rizieq dan Firza adalah pihak yang dirugikan dengan tersebarnya chat mesum tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Nadir itu juga menyinggung kasus tersebarnya video porno yang menimpa Ariel Noah dan Gisel Anastasia. Menurutnya yang semestinya menjadi tersangka itu ialah pelaku penyebaran foto maupun video.
"Sama dengan kasus Ariel, atau Gisel seharusnya yang dibidik secara hukum itu yang menyebarkan komunikasi, video, foto pribadi orang lain. Bukan "pelaku"nya. Mereka justru korban, bukan malah tersangka," cuitnya di akun twitter @na_dirs.
Ia menyakini dengan persoalan tersebut urusan privasi dan publik menjadi kacau. Gus Nadir pun menjelasakan bahwasanya Islam sangat menghormati dan menjaga hak pribadi. Termasuk dalam relasi suami-istri.
Baca Juga: Terungkap! Video Syur Gisel Bareng Nobu Dibuat di Medan
Selain itu, Gus Nadir membeberkan penjelasan mengenai Undang-undang pornografi dan UU ITE yang menjerat Habib Rizieq, Firza, Ariel Noah dan Gisel Anastasia.
"Memproduksi itu seharusnya dibaca dalam konteks industri, bukan untuk kapasitas sendiri ya. Contoh lainnya itu ketika sampeyan masak mie rebus di rumah itu urusan pribadi. Tapi kalau sudah bikin mie rebus untuk katering itu masuk kategori memproduksi. Masuk wilayah hukum," tambahnya.
Melihat cuittan Gus Nadir, banyak warganet yang menyetujui pendapat dari Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) di Australia dan New Zaeland tersebut.
"Setuju gus, seharusnya dengan tersebarnya video atau chat (misalnya benar) itu sudah cukup membuat malu. Pelaku penyebaran yg seharusnya diusut," kata akun twitter @Gentayanganl.
"Lagi pula chattingan itu lhoo, nggak memproduksi video," kata akun twitter @Bung_CengKho.
"Sepakat! Negara tidak seharusnya juga ngurusi selangkangan rakyat. Ada banyak PR yang harus dikerjakan yang jauh lebih pantas," ujar akun twitter @Gyocancallme.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BRI Semarang A. Yani Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Demi Jaga Layanan Nasabah
-
BRI Permudah Investasi Emas, Fitur Toggle BRImo Mulai dari Rp10.000
-
Ketegangan di Semarang: Mahasiswa Bakar Jelangkung dan Ban, Desak Reformasi Pemerintahan Prabowo
-
Jambore HR 2026, Mengedepankan Fun Learning melalui Experience Based Program
-
Jual-Beli Jabatan Terbongkar, Sudewo Didakwa Raup Rp2,4 Miliar dari Seleksi Perangkat Desa