SuaraJawaTengah.id - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan itu, lantas memunculkan komentar dari berbagai pihak.
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang telah menunjuk mantan ajudannya itu sebagai calon tunggal Kapolri.
"Komjen Listyo saya kira penunjukan Pak Presiden yang cukup bagus karena yang selama ini kita lihat, 'basic' resersenya kuat. Di dalam 'basic' ilmu kepolisiannya, saya kira juga kuat," kata Hibnu dilansir dari ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (15/1/2021).
Selain itu, kata dia, berbagai jabatan juga sudah dilalui oleh Komjen Listyo yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
Bahkan, lanjut dia, jabatan sebagai ajudan Presiden Jokowi yang pernah dijalani Komjen Listyo merupakan suatu nilai lebih.
"Karena bagaimanapun juga, seorang Kapolri kan harus punya 'chemistry' dengan Kepala Negara. Polri adalah polisi negara, jadi visinya adalah visi negara, bukan lagi kepentingan politik yang ada," katanya.
Menurut dia, penanganan perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Komjen Listyo juga cukup layak mendapatkan apresiasi seperti pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan walaupun banyak kontroversi tetap bisa terselesaikan.
Selain itu, kata dia, dalam pengungkapan kasus Djoko Tjandra tidak tebang pilih karena terbukti ada beberapa jenderal yang terseret.
"Mudah-mudahan ke depan, Kapolri yang baru ini betul-betul berintegritas, responsif, modern, dan betul-betul melindungi masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.
Baca Juga: Tersangka Pembunuh dan Pembakar Kerabat Presiden Jokowi Segera Disidangkan
Hibnu mengharapkan Komjen Listyo bisa membawa institusi Polri menjadi lebih baik karena selama ini, lembaga penegakan hukum tersebut menjadi sorotan khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara, baik penanganan perkara internal maupun eksternal.
"Eksternal itu karena kepentingan-kepentingan orang lain, internal karena kelompok-kelompok tersendiri. Penanganan kasus Djoko Tjandra ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki citra polisi di masa depan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang akan memasuki pensiun pada Februari 2021.
Keputusan Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
Surpres tersebut bernomor: R-02/Pres/01/2021 dan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
Pilihan
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
Terkini
-
Ancaman Megathrust di Wisata Jateng, Sarif Abdillah Desak Hotel dan Destinasi Punya Standar Mitigasi
-
Bikin Bangga Indonesia! Inovasi Kelas Dunia Antarkan Semen Gresik Raih 4 Bintang di APQO 2026
-
BRI Raih Empat Penghargaan, Dorong UMKM Naik Kelas dan Makin Berdaya
-
Kembangkan Potensi Alam, Potret Desa Karangjengkol Purbalingga Raih Indonesia Awards 2026
-
Sempat Dihalangi Dampingi Puluhan Massa Aksi di Polda DIY, 34 Orang Akhirnya Dipulangkan