Kasus Covid-19 Tetap Tinggi, Bupati Karanganyar Emoh Perpanjang PPKM

SuaraJawaTengah.id - Pemerintah pusat resmi memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. 

Namun, tidak semua pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut. Seperti Kabupaten Karanganyar yang berencana tidak akan memperpanjang PPKM. 

Dilansir dari Solopos.com, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, hingga Kamis (21/1/2021) mengaku belum mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Meskipun begitu, dia menginginkan tidak memperpanjang PPKM di Karanganyar.

Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aktivitas Ekonomi?

Juliyatmono mengatakan ada beberapa aspek di lapangan yang membuatnya emoh memperpanjam PPKM. Salah satunya adalah dampak ekonomi yang dirasakan warga, khususnya para pedagang kaki lima, pemilik warung dan toko.

Mereka cukup terpukul dengan PPKM di mana aktivitas mereka dibatasi.

“Sampai saat ini saya belum menerima instruksi dari pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM. Seharusnya langkah memperpanjang PPKM harus dievaluasi lagi karena berisiko berdampak pada ekonomi. Kasihan masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari berjualan. Kalau secara pribadi bisa memilih, saya memilih untuk tidak memperpanjang PPKM ini,” jelas, Kamis (21/1/2021). 

Disiplin dan Pengawasan

Menurutnya, langkah yang paling tepat adalah menanamkan disiplin masyarakat dan pengawasan intensif kepatuhan protokol kesehatan.

Baca Juga: Menko Perekonomian: Belum Terjadi Penurunan Covid-19, PPKM Diperpanjang

Pasalnya, wabah Covid-19 berpotensi berlangsung lama. Sehingga, tidak akan memungkinkan terus melakukan PPKM apabila hanya berpatokan pada data penambahan kasus persebaran Covid-19.