Kecewa Jateng di Rumah Saja, Bupati Banyumas Dikirimi Karangan Bunga

SuaraJawaTengah.id - Ungkapan kekecewaan dengan penerapan Jateng di Rumah Saja yang baru dicanangkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berimbas pada kekecewaan warga, seperti yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas, Achmad Husein kebanjiran karangan bunga yang berisi ungkapan kekecewaan warganya.

Karangan bunga tersebut diletakan di areal Pendapa Si Panji Purwokerto pada Jumat (5/2/2021).

Dalam pesan yang tertulis dalam karangan bunga tersebut, nampak jika ada penolakan program 'Jateng di Rumah Saja'.

“Untuk bupatiku. Mungkin ini hanya dua hari, tapi bagi kami ini sungguh berarti, ora obah ora mamah pak (tidak berusaha, tidak akan bisa makan),” tulis satu karangan bunga dari ‘komentator instagram yang tak dibalas’.

Baca Juga: Lengkap! Ini Kebijakan 7 Kepala Daerah Solo Raya Soal Jateng di Rumah Saja

Selain itu, keluhan serupa juga ditulis dalam karangan bunga lainnya yang juga dikirim ke kompleks pemerintahan Kabupaten Banyumas tersebut.

“Ora ongkek ora nyekek, pak. Dari sebagian kecil wargamu yang ambyar,” tulisnya seperti dilansir Hestek.id-jaringan Suara.com.

Menurut Anggota Satpol PP yang berjaga di Kompleks Pendapa Si Panji, Amin, karangan bunga tersebut kali pertama terkirim menggunakan mobil bak terbuka sekitar pukul 14.00 WIB.

“Tadi yang mengantar dari karyawan toko bunga pakai mobil bak terbuka, bilangnya suruh diantar ke pendapa. Tapi sama saya tidak boleh, kalau ditaruh di situ nanti saya yang dimarahi,” katanya.

Sementara itu, karangan bunga kedua, tiba sekitar pukul 15.06 WIB. Pun dia tidak mengetahui identitas pengirimnya.

Baca Juga: Tak Nurut Terapkan Jateng di Rumah Saja, Ganjar: Atur Sesuai Kearifan Lokal

Sebelumnya diberitakan, Bupati Banyumas Achmad Husein menyatakan siap melaksanakan gerakan 'Jateng di Rumah Saja' yang diinstruksikan Gubernur Ganjar Pranowo. Namun demikian, ada beberapa poin kebijakan Husein yang berbeda dengan apa yang diungkapkan Ganjar tentang gerakan 'Jateng di Rumah Saja'.

Jika Gubernur Ganjar menyatakan pasar akan ditutup, Husein mengungkapkan pendapat yang berbeda. Ia menegaskan pasar tidak akan tutup karena alasan ekonomi. Hal ini pun mendapatkan kritik pedas dari sejumlah elemen masyarakat.

Salah satunya Yoga Sugama, Direktur Eksekutif LSM PIJAR (Pusat Informasi Jaringan Rakyat) adalah salah satu yang angkat bicara. Menurutnya, jika hendak mengimplementasikan kebijakan Gubernur, maka Husein juga harus total, jangan setengah-setengah.

“Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Itu baru Wong Banyumas,” kata Yoga dilansir dari Hestek.id, Rabu (3/2/2021).

Ia berargumen, pasar merupakan tempat yang dikunjungi banyak orang. Oleh karenanya, jika akan mengadopsi kebijakan Ganjar, Husein juga harus menutup pasar.

“Sekarang kan Pemkab (Banyumas, red) seperti kurang paham dengan tujuan Jateng di Rumah Saja,” kata dia.

Jika tidak mengambil tindakan yang sama dengan Gubernur, lanjut Yoga, maka Banyumas bisa dikatakan sebagai kabupaten yang tidak berkomitmen.

“Tidak kompak dengan 35 kabupaten kota yang lain,” ujar dia.

Banyumas tidak konsisten

Kebijakan Pemkab Banyumas terkait penanggulangan Covid-19 dinilai kurang efektif. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dianggap tidak konsisten, sehingga membuat masyarakat bingung.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas, Setya Ari Nugraha.

“Kehebohan ini kan hanya seperti formalitas belaka. Malah menimbulkan kecemasan dan kucing-kucingan saja dengan masyarakat. Malah nggak efektif,” katanya.

Menurut Ari, kebijakan serupa lockdown yang serba tanggung ini seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum wabah merebak di Banyumas. Baginya, kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat masyarakat semakin tercekik.

“Jangan malah membuat panik dan resah warga,” katanya.

Dia mencontohkan program penyekatan dan rapid tes di perbatasan yang menghebohkan jagad Banyumas Raya, baru-baru ini. Saat program itu diutarakan kepada awak media, warga yang bekerja lintas kabupaten jelas panik. Namun saat pelaksanaan di lapangan, dia tidak melihat ada hal yang lain kecuali formalitas dan sensasi.

“Kemarin masyarakat juga dibuat bingung dengan adanya tes rapid antigen, ternyata nggak efektif karena hanya random. Masarakat dibuat panik harus mengeluarkan biaya untuk rapid. Hasilnya sama saja,” katanya.