SuaraJawaTengah.id - Pungutan liar (Pungli) mengatasnamakan tunjangan hari raya (THR) atau Zakat marak terjadi. Setelah Kota Solo, kini juga ditemukan di Kota Semarang.
Dilansir dari Ayosemarang.com, Pungli di Kota Semarang itu terjadi tepatnya di Jalan Anggrek V Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah. Beredar surat permohonan bantuan THR untuk diberikan kepada Linmas.
Surat tersebut memiliki kop surat yang bertuliskan “SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATGAS LINMAS PELETON III) KELURAHAN PEKUNDEN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG.”
Kemudian dilengkapi juga dengan uraian yang mengatasnamakan Komandan Pleton III Linmas wilayah Anggrek RW 05 untuk meminta dana bantuan kepada warga kepada linmas yang akan menjaga lingkungan.
“Untuk itu kami mohon dengan sangat hormat kepada bapak/ibu warga anggrek Kelurahan Pekunden berkenan sudilah kiranya memberikan bantuan dana untuk saya berikan kepada anggota Linmas yang selama satu tahun telah menjaga keamanan dan ketertiban juga membuka dan menutup portal yang ada di wilayah RW O5 Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,” begitu tulisan di dalam surat tersebut.
Di surat itu juga bertanda tangan Ketua LPMK Pekunden Sugiarto, Ketua RW Djuadji dan Komandan Linmas sendiri yang bernama Andi Koewardi.
Ketua RW 5 , Djuadji saat dikonfirmasi via ponsel membenarkan adanya surat tersebut.
“Ya benar, itu iuran warga,” ujarnya.
Sementara dari Lurah Kelurahan Pekunden yakni Rohadi Rubiyanto punya pendapat yang berbeda. Dia mengaku tidak tahu mengenai permintaan sumbangan tersebut.
Baca Juga: Ini Jadwal Imsakiyah di Kota Semarang dan Sekitarnya Pada Sabtu 1 Mei 2021
“Kami tidak tahu-menahu soal pungutan tersebut. Itu dari warga sendiri,” ujarnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran mengenai Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Ada 11 poin yang tertuang di dalam surat edaran tersebut.
Pada poin nomor 4, tertulis bahwa permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggaraan Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, pungli mengatasnamakan zakat terjadi di Kota Solo. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 2 Mei 2021, langsung mengembalikan pungutan liar zakat warga Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon.
Pungutan liar itu mengatasnamakan iuran zakat dan sedekah yang diminta oleh beberapa oknum keamanan Kelurahan Gajahan. Setelah mendapat sejumlah laporan dari warga dia pun mengembalikan uang iuran tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
Terkini
-
Usai OTT Bupati Sudewo, Pelayanan Publik di Kabupaten Pati Dipastikan Kondusif
-
Kunci Jawaban Matematika Kelas 4 Halaman 132: Panduan Belajar Efektif
-
Peringati HUT Ke-12, Semen Gresik Gelar SG Fun Run & Fun Walk di Area Greenbelt Pabrik Rembang
-
5 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati yang Menjerat Bupati Sudewo
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK