SuaraJawaTengah.id - Dalam rangka mempercepat perluasan akses energi bagi masyarakat di pedesaan melalui Pertashop, Pertamina menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dalam kerjasama pendanaan Pertashop di Rembang melalui Badan Kredit Kecamatan (BKK) Lasem yang merupakan perusahaan daerah milik Pemkab.
Hal itu diutarakan oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, di sela-sela kegiatan di Pertashop Desa Gandrirojo, Kecamatan Sedan pada Selasa (22/6/2021).
Pertashop sendiri merupakan lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) dan produk Pertamina lainnya dalam skala kecil yang ditempatkan di desa-desa yang belum terjangkau SPBU.
Menurut Hafidz, program yang dijalankan oleh BKK Lasem tersebut dapat mendorong perekonomian masyarakat di desa melalui kemudahan akses energi dalam wujud Pertashop. Selain itu juga bisa menjadi kegiatan usaha yang menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun badan usaha milik desa (BUMDES).
Baca Juga: Ahok Hapus Kartu Kredit Pejabat Pertamina, Netizen: Pencitraan Bro
“Dengan adanya program pendanaan Pertashop dari BKK Lasem ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha lokal maupun BUMDES yang ada di Rembang untuk memperoleh pinjaman dalam pendirian Pertashop,” ujar Hafidz.
Dirinya menargetkan setidaknya BKK Lasem dapat membantu pendirian 50 Pertashop di Rembang.
“Sejauh ini baru 6 Pertashop yang didanai oleh BKK Lasem, namun kami yakin jumlahnya akan terus bertambah,” kata Hafidz.
Secara terpisah, Brasto Galih Nugroho selaku Unit Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah, di Semarang dalam keterangan pers mengungkapkan Pertamina akan terus memperluas jangkauan Pertashop, khususnya di wilayah operasi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Saat ini sudah terbangun 318 Pertashop, di mana 289 outlet berada di Jawa Tengah dan 29 di DIY. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat akan BBM yang berkualitas di pedesaan,” ungkap Brasto.
Baca Juga: Penampakan Kartu Kredit Ahok dari Pertamina Berlimit Rp 30 Miliar yang Ia Minta Dihapus
Dirinya menerangkan, Pertashop merupakan satu-satunya lembaga penyalur BBM yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk beroperasi di pedesaan. Untuk mempercepat perluasan Pertashop, Brasto menambahkan Pertamina telah membuka peluang investasi Pertashop dengan mekanisme kemitraan, dengan badan usaha, seperti Koperasi, PT, CV, salah satunya Bumdes.
Berita Terkait
-
Pertamax Turun, Daftar Harga BBM di SPBU Seluruh Provinsi Setelah Libur Lebaran
-
Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo Usai Libur Panjang Lebaran
-
Menteri ESDM Pastikan Distribusi Energi di Wilayah Maluku Aman
-
Pertamina Energy Terminal Pastikan Jaga Pasokan BBM dan LPG di Ramadan-Idulfitri 2025
-
Jelang Arus Balik Lebaran, Pertamina Cek Ketersediaan dan Kualitas BBM di Ambon
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
-
RESMI Lawan Manchester United di Malaysia, ASEAN All-Stars Bakal Dilatih Shin Tae-yong?
-
IHSG Hari Ini Anjlok Parah, Prabowo Mengaku Tidak Takut Hingga Singgung Judi
-
Kopicek: Ketika Komunitas Mata Hati Mengubah Stigma Tunanetra Melalui Kopi
Terkini
-
Pemprov Jateng Siap Gelontor Bantuan Keuangan Desa Sebanyak Rp1,2 Triliun
-
Semen Gresik dan Pemkab Blora Teken Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Melalui Teknologi RDF
-
10 Tips Menjaga Semangat Ibadah Setelah Ramadan
-
7 Pabrik Gula Tua di Jawa Tengah: Ada yang Jadi Museum hingga Wisata Instagramable
-
Jateng Menuju Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Luthfi Genjot Produksi Padi 11,8 Juta Ton di 2025