Waduh! Semprot Kasus TNI AU Injak Difabel Papua, Pria Ini Sebut Papua Pantas Merdeka

SuaraJawaTengah.id - Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan beredarnya video kekerasan aparat TNI Angkatan Udara (AU)  yang memelintir dan menginjak kepala seorang difabel di Papua.

Sontak video itu pun langsung viral dan menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Salah satu yang turut mengecam aksi kekerasan aparat TNI tersebut yakni seorang pria satu ini.

Pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut bahkan secara blak-blakan menyebut Papua pantas merdeka. Menurutnya, Papua sudah terlalu sering mendapatkan perlakuan intimidasi dan kekerasan dari aparat.

Lewat unggahan video di akun twitter @Mei2Namaku, Kamis (29/07/2021). Awalnya pria ini mengaku sangat merasa prihatin setelah melihat video tindakan aparat begitu keji terhadap penyandang disabilitas di Papua.

Baca Juga: Viral HP Jadul Pulsanya Rp 250 Juta, Warganet: Loe Nabung di SIM Card Bang?

"Kalau tidak senang boleh cari saya, apakah tindakan aparat seperti itu (kekerasan) pantas tidak? Kemana otak kalian, Papua itu bukan tempat pembuangan dan orang asli Papua bukan binatang yang tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu," ungkap pria tersebut sembari marah-marah.

Dengan adanya kasus tersebut, pria ini lantas mengungkapkan wajar jika orang Papua kini kerap teriak minta merdeka. Karena disebabkan sudah banyak kekejaman pemerintah Indonesia terhadap Papua.

"Pantas Papua minta merdeka karena tidak adil. Papua sudah banyak memberikan untuk Indonesia. Tapi kenapa sampah-sampah seperti ini yang dikirim untuk membangun Papua," jelasnya.

Lebih lanjut, pria ini meminta kepada pemerintah untuk segera menindak tegas dan kalau bisa pecat dua oknum tersebut dari anggota TNI.

"Dua anggota TNI itu harusnya dipecat. Hai Bapak Presiden, Bapak Kaporli, Bapak Mendagri, menurut kalian pantas tidak orang disabilitas diperlakukan seperti itu?," tanyanya.

Baca Juga: Influencer Dapat Jatah Vaksin Ketiga, Ini Bocoran Sosoknya

Diakhir videonya, pria ini lantas mengingatkan ke semua aparat maupun pemerintah Indonesia untuk tidak lagi mendeskriminasi Papua.