Siti Fadilah Ragukan Covid-19: Kalau Masih Punya Kepentingan ya Pandemi Terus

SuaraJawaTengah.id - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah meragukan virus Corona atau Covid-19. Ia mempertanyakan penyebaran virus yang membuat jutaan orang meninggal ini natural atau buatan. 

Siti Fadilah mencurigai, meledaknya virus tersebut seakan sudah terprogam. Ia mencontohkan varian delta, yang meledak di India kemudian Indonesia. 

Pernyataan ini diungkapkan dalam wawancara bersama Karni Ilyas Club di YouTube. Siti Fadilah merasa janggal saat virus corona kembali meledak di Singapura, Wuhan, dan Amerika Serikat (AS) dalam waktu bersamaan.

Siti juga mengungkap keanehan karena ledakan kasus di beberapa negara dipicu oleh varian Covid-19 yang sama, yakni varian Delta. Hal itu membuatnya mengaku kerap memikirkan asal mula virus corona.

Baca Juga: Luhut Klaim Pemerintah Terus Gencarkan Testing Covid-19

Siti menyebut virus corona bisa dipicu secara natural, juga buatan. Ia memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut.

Menurutnya, virus corona jika natural tidak akan terjadi seperti ledakan di beberapa negara. Ia pun menilai hal itu aneh, sehingga menyinggung soal kemungkinan Covid-19 merupakan virus buatan.

"Kalau natural, mestinya perjalanannya tidak seperti itu. Ini loh yang akhir-akhir ini, India, Indonesia, Singapura, nah itu rada aneh," kata Siti di akun YouTube Karni Ilyas Club seperti dikutip Suara.com, Minggu (8/8/2021).

Lebih lanjut Siti menjelaskan jika virus corona merupakan hasil rekayasa, maka selalu ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ia bahkan menyebut Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi korban jika benar Covid-19 adalah rekayasa.

"Kalau masih punya kepentingan ya pandemi terus. Pasti ada untungnya, kalau tidak menguntungkan buat apa. Amerika Serikat saya pikir adalah korban," ujar Siti.

Baca Juga: Galang Donasi buat Mahasiswa Unsri Terdampak COVID 19, Bisa Donasi Mulai Rp 10.000

Karena itu, Siti mendesak sudah seharusnya pemerintah meneliti mengenai virus corona. Ia menilai pemerintah salah jika terus fokus pada protokol menghilangkan kerumunan sampai kebijakan PPKM.