Argo Ismoyo terpilih menjadi Wali Kota setelah Partai Komunis Indonesia memenangkan pemilu daerah Kotapraja Magelang tahun 1957. Dua tahun sebelumnya, pemilihan umum pertama digelar di Indonesia.
Pemilu nasional tahun 1955 diadakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Konstituante. Sebanyak 28 partai politik menduduki kursi DPR.
Berdasarkan jumlah suara terbanyak, kursi mayoritas secara berututan diduduki Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia.
Berhubung masa jabatan anggota DPRD habis pada 17 Juni 1957, pemilu lokal wajib digelar untuk memilih anggota dewan daerah saat itu juga.
Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Kotapraja Magelang dijadwalkan menggelar pemilu lokal 2 kali. Tanggal 14 Juli untuk masyarakat umum dan 17 Juli 1957 untuk angkatan perang dan polisi.
Tercatat 44 ribu dari 80 ribu jumlah penduduk Kotapraja Magelang terdaftar sebagai calon pemilih. Mereka dibagi dalam 81 tempat pemilihan suara yang disebar di 11 desa.
Dari 44 ribu pemilih, PPD Kotapraja Magelang hanya meloloskan 37.597 surat suara yang layak dihitung. Kantor berita Antara pada 26 Juli 1957 menuliskan peristiwa bersejarah itu.
Hasilnya Partai Komunis Indonesia mendapat 17.976 suara. Jauh meninggalkan PNI dan NU yang masing-masing memperoleh 6.409 dan 3.108 suara.
Laporan berita Antara berjudul “Perhitungan Suara di Kota Magelang Selesai: PKI Leading di Kota, NU Leading di Kabupaten”, menunjukkan perbedaan menyolok konsentrasi masa pendukung partai di Kotapraja Magelang dengan Kabupaten Magelang.
Baca Juga: DPR Minta TNI Jelaskan Tudingan Gatot Nurmantyo Soal Hilangnya Diorama G30S/PKI
Penelitian mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Khusna Indah Wijayanti, menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan suara dukungan.
Di Kotapraja Magelang, PKI mendapat dukungan dari kelas buruh kalangan Jawa abangan. Jumlah mereka saat itu mayoritas di Kotapraja Magelang.
Pendukung NU dan Masyumi hanya sedikit dari para pedagang yang bermukin di Kauman, Wates, Cacaban, Boton, dan Jurangombo. Sebagian wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Magelang yang menjadi basis massa muslim pondok pesantren.
Golongan abangan sendiri terbelah mendukung PKI dan PNI. Partai Nasional Indonesia didukung para priyayi abangan, sedangkan kaum buruhnya solid mendukung PKI.
Basis kekuatan PKI pada pemilu lokal Kotapraja Magelang berasal dari kaum buruh perkotaan dan buruh perusahaan perkebunan. Pengorganisiran buruh dimotori Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
Meski diikuti 12 partai politik, hanya 7 partai yang berhak menduduki 15 kursi Anggota Dewan Kotapraja Magelang. PKI mendapat 7 kursi, PNI 3 kursi, sedangkan Masyumi, NU, Partai Katolik, Parkindo, dan Baperki masing-masing hanya mendapat 1 kursi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Holding UMi Genap 5 Tahun, BRI Perluas Ekosistem Keuangan untuk Masyarakat
-
Kafilah Maluku Utara Terkesan, Ungkap Sisi Lain Keramahan Warga Jateng di MTQ Nasional 2026
-
Bubur Cirebon Go International, Kisah Tati Purwanti Bangun Usaha di Taipei
-
Kembalinya MTQ Nasional ke Jateng Setelah 47 Tahun, Pawai Ta'aruf di Semarang Langsung Diserbu Warga
-
Bukan Cuma untuk Umat Islam, MTQ Nasional di Semarang Jadi Pesta Rakyat Lintas Agama