SuaraJawaTengah.id - Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap ekonomi. Di Kabupaten angka kemiskinan dikabarkan meningkat.
Menyadur dari Solopos.com, berdasarkan laporan melalui Berita Resmi Statistik (BRS) yang dikeluarkan Patikab.Bps.go.id, angka kemiskinan di Kabupaten Pati pada tahun 2019 tercatat mencapai 9,46 persen. Angka ini menunjukan penurunan pada tahun sebelumnya, yaitu di angka 9,90 persen.
Sementara itu, angka presentase kemiskinan di Kabupaten Pati di pada 2020 meningkat menjadi 10,8 persen. Angka presentase kemiskinan di Kabupaten Pati ini juga mendekati angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah secara umum menjadi 11,41 persen di tahun 2020 setelah sebelumnya berada di angka 10,8 persen di tahun 2019.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, Anang Sarwoto mengatakan bahwa meningkatnya angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh dampak dari pandemi Covid-19. Anang mengaku bahwa meskipun sudah banyak jaring pengaman sosial yang diluncurkan, peningkatan angka kemiskinan tidak bisa dihindari.
Angka kemiskinan di Kabupaten Pati ini diukur dari konsep kemampuan warga Kabupaten Pati dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan dasar makanan.
Sementara sumber data utama yang dipakai adalah data dari Survey Sosial Ekonomi (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Anang menambahkan kalau kemiskinan, yaitu konsumsi 2.100 kalori dikonversikan dengan rupiah berada pada angka Rp445.913 per orang, artinya dalam rumah tangga hanya ada suami dan istri dan jika pendapatannya berada dibawah Rp891.826, maka warga tersebut dianggap sebagai kategori miskin.
Sementara itu, nilai perkapita garis kemisikinan selama tiga tahun mengalami peningkatan. Tercatat pada 2018, angka per kapita garis kemiskinan berada pada Rp414.316. Kemudian pada 2019 naik menjadi Rp423.922. Namun dari sisi presentase, angka kemiskinan Kabupaten Pati mengalami penurunan dan kenaikan
Sedangkan perbandingan tingkat kemisikinan di Kabupaten Pati dengan daerah sekitar, seperti Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati berada di posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin sebesar 119.000 jiwa. Sedangkan posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Grobogan dengan jumlah 161.000 jiwa pada 2019.
Masuk 14 Besar di Jawa Tengah
Baca Juga: Dulu Cuma Digaji Rp14 Ribu per Jam, Mantan Guru Ini Hidup Mewah setelah Jadi Model
Dalam menindaklanjuti angka kemisikian tersebut, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat menambah alokasi bantuan sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS). Anang juga berharap dengan adanya tindakan konkret ini dari Pemkab dan pengusaha, dapat menggerakkan perekonomian sehingga tingkat konsumsi warga kawasan Bumi Minta Tani juga meningkat.
Anang juga mengaku di Jawa Tengah secara keseluruhan yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota, Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 dalam presentase angka kemiskinan. Sementara Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Pati, Saiful Arifin meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mendampingi, minimal satu desa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Permintaan ini disampaikan oleh Wabup yang akrab disapa Safin tersebut saat memimpin rapat Replikasi Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan program kemisikinan di Kabupaten Pati secara daring di ruang Paringgitan, Pendopo Kabupaten akhir-akhir ini.
Safin juga menegaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga telah menginstruksikan semua pihak agar bisa kerja gotong royong untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pati. Wabup juga prihatin pada angka kemiskinan di Kabupaten Pati yang hampir mendekati angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
Wabup juga menilai bahwa kerja keras ini merupakan tugas utama di tengah pandemi yang harus dilaksanakan selain prioritas di bidang kesehatan. Karena itu, selain pembangunan fisik, perlu untuk menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat di setiap wilayah yang ada.
Safin menambahkan, terdapat 48 desa di Kabupaten Pati yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan, Pihaknya menghimbau pada OPD yang bertanggungjawab mengampu untuk tidak memilih-milih desa, melainkan desa tersebut dibagi pada OPD yang bertugas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
UNDIP dan Bhimasena Power Luncurkan Produk Hilirisasi Riset AFA dan APR
-
Bukan Sekadar Pintar, Ini Tantangan Terberat Pemimpin Muda di Era Digital Menurut Gus Yasin
-
Tragedi Porprov Jateng 2026: Dua Atlet Berprestasi Meninggal Dunia, Polisi Periksa Keterangan Dokter
-
Bukan Cuma Hiburan, Sarif Abdillah Sebut Kesenian Tradisional Simpan Petuah Penting
-
Konflik PPP Memanas, Mardiono Depak Waketum Agus Suparmanto dan Taj Yasin