Barisan Celeng Berjuang Bisa Picu Keretakan Internal PDIP, Pengamat: Simbol Perlawanan

SuaraJawaTengah.id - Situasi politik di internal Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) mulai memanas. Pemicunya tentu saja karena pendukung Ganjar Pranowo mulai muncul dan memberikan dukungan. 

Terbaru, muncul sinisme politik Banteng Vs Celeng. Banteng adalah lambang dari PDIP. Sementara celeng adalah kader PDIP yang disebut membelot karena menyatakan mendukung  Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. 

Suhu politik pun memanas. Istilah celeng itu muncul dari Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto yang langsung disambut kader yang ditunjuk. Tak berselang lama, para kader PDIP itu membuat logo celeng bertaring panjang dan menamainya sebagai Barisan Celeng Berjuang.

Pengamat menilai suhu politik di internal PDIP yang rawan memicu perpecahan partai merupakan dampak dari demokrasi terpimpin ala Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Fadli Padi Reborn ke Rumah Ganjar, Ini Tujuannya

Menyadur dari Solopos.com, Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, menilai kemunculan Barisan Celeng Berjuang sebagai perlawanan terhadap gaya demokrasi terpimpin yang dilakukan PDIP.

Umam menilai PDIP perlu menyerap masukan yang disampaikan kader.

“Sebagai partai yang menggunakan istilah demokrasi di namanya, PDIP seharusnya bersikap lebih demokratis. Jika memang benar berasal dari kader, logo Celeng Berjuang itu merupakan merupakan simbol perlawanan terhadap model kepemimpinan ala demokrasi terpimpin yang sebenarnya tidak ada dalam varian teori demokrasi manapun,” kata Umam kepada wartawan, Selasa (12/10/2021) malam.

Demokrasi terpimpin yang dimaksud Umam ialah tak dibukanya masukan dari kader.

Kader PDIP dipaksa untuk mengikuti keputusan elite, kata Umam, justru akan menimbulkan perpecahan.

Baca Juga: Didatangi Grup Band Padi Reborn, Gubernur Ganjar Diajak Beternak Merpati

“Tidak dibukanya ruang kebebasan berpendapat, di mana kader dipaksa tunduk pada keputusan elite, berpotensi menciptakan friksi yang tidak produktif,” ujarnya.

Watak Demokrasi

Menurut Umam, PDIP perlu mengembalikan watak demokrasi di dalam partai.

Sehingga perbedaan sikap kader dapat ditampung untuk ditimbang dalam mengambil keputusan.

“Karena itu, organisasi partai perlu mengembalikan watak demokratisnya untuk mengkanalisasi perbedaan pandangan dan sikap politik dalam sistem pengambilan keputusan di dalamnya,” ucapnya.

Lantas, apakah perlu PDIP memberikan sanksi terhadap kader yang menyuarakan Celeng Berjuang?

Umam melihat ada dua sisi yang bisa dilakukan PDIP.

“Tergantung. Kalau mau mempertahankan model demokrasi terpimpin ya sanksi akan digunakan sebagai instrumen penegakan disiplin. Tapi mau demokratis, sanksi tidak perlu digunakan,” imbuhnya.