Scroll untuk membaca artikel
Siswanto
Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:33 WIB
Ilustrasi kemiskinan [Suara.com/Angga Budhiyanto]

“Sementara anak-anaknya kami upayakan mendapat hak dan perlindungan serta pendidikan, sebagaimana yang kami perjuangkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak,” kata Suprihandoko.

Pelatihan terhadap ibu-ibu yang sudah berlangsung, di antaranya kursus menjahit, dan disebut sudah mulai membuahkan hasil.

“Dari nol skill tidak punya keterampilan, setelah kami latih dan fasilitasi, yang awalnya satu kelompok punya satu mesin jahit, sekarang punya sendiri-sendiri. Penghasilannya antara Rp2-3 juta per bulan tanpa perlu keluar rumah. Ada 20 orang dalam satu kelompok, salah satunya di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji,” kata Suprihandoko.

Anggota Komisi D DPRD Jember dari Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo mendorong penambahan anggaran untuk penanganan permasalahan perempuan kepala keluarga karena berkorelasi dengan kasus angka kematian ibu dan bayi.

Baca Juga: Kebangetan! Pegawai SMKN 5 Jember Embat Ratusan Tablet Milik Sekolah Buat Bayar Utang

“Saya ingin tahu apakah (mereka menjadi janda) karena pernikahan dini atau faktor lain. Ini tugas DP3AKB untuk mengedukasi,” katanya.

“Korban pandemi ini luar biasa. Ada salah satu yayasan di Kecamatan Mayang mengeluh kepada saya, pernikahan dini banyak. Ini dampak pandemi dan ini riil terjadi, sangat memukul kita semua. Itulah kenapa kami dorong agar (ada tambahan anggaran) Rp500 juta, karena ini menyangkut angka kematian ibu dan angka kematian bayi.”

Suprihandoko menyebutkan sejumlah faktor yang melatari seorang perempuan menjanda, di antaranya karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, persiapan berkeluarga yang kurang baik, dan pernikahan dini.

Pemerintah daerah akan menyiapkan program kolaborasi karena pencegahan perkawinan anak harus masif dan melibatkan berbagai pihak, terutama pemuka agama. "Tidak bisa kalau tidak bekerjasama dengan kiai,” katanya.

Menyangkut penambahan anggaran, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021, DP3AKB Jember tidak akan mengajukan tambahan anggaran kegiatan karena tahun anggaran akan berakhir.

Baca Juga: Aspirasi Dicueki Bupati, Ribuan Guru Honorer di Jember Ancam Mogok Kerja Massal

“Tapi kalau kami ditambahi, kami bersedia maksimal Rp200 juta. Nanti kami buat event dengan berkolaborasi dengan masyarakat,” kata Suprihandoko.

Load More