Panas! Petinggi PDIP Jateng Semprot Mantan Wali Kota Solo Gegara Dukung Ganjar Pranowo

SuaraJawaTengah.id - Pernyataan mantan Wali Kota Solo sekaligus ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau Rudy yang mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendapat komentar dari petinggi PDIP Jateng.

Wakil Ketua Bidang Maritim DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Denny Nurcahyanto, blak-blakan menyemprot dan menyayangkan pernyataan Rudy di tengah polemik banteng vs celeng.

“Saya menyayangkan pernyataan Pak Rudy yang telah menyudutkan Mas Bambang Pacul dalam konflik antara banteng dengan celeng ini. Kami banteng bukan celeng. Sebagai seorang banteng itu seharusnya tunduk ya, tunduk dan taat, dan nurut kepada partai,” ujarnya diwartakan Solopos.com--jaringan Suara.com, Sabtu (16/10/2021).

Sosok yang akrab disapa Dencis itu memaparkan, sudah seharusnya seluruh kader di daerah tidak berandai-andai dan terlibat dalam gerakan dukung mendukung calon. Mereka harus tunduk dengan aturan yang ada.

Baca Juga: Ganjar Nikmati Kopi Rempah danNapak Tilas Jejak Soekarno di Kesultanan Ternate

Terlebih, lanjut dia, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum memutuskan siapa figur capres yang akan diusung.

“Kalau kita sebagai petugas partai berandai-andai, saya kok tidak setuju. Saya sebagai pengurus DPD PDIP Jateng mengimbau Pak Rudy supaya menghormati apa yang menjadi instruksi partai. Kalau tidak ada instruksi, ya sebaiknya jangan mengeluarkan stetement [pernyataan] yang mendukung salah satu calon,” katanya.

Dencis juga tidak sepakat dengan pernyataan Rudy yang mengungkit dan menyamakan situasi banteng vs celeng ini dengan kejadian saat Pilkada Solo 2020.

Rudy menyebut kader PDIP Solo akan tunduk ketika sudah ada keputusan dari Megawati, seperti saat turunnya rekomendasi cawali-cawawali Solo kepada Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa.

Menurut Dencis, apa yang menjadi polemik belakangan ini berbeda dengan yang terjadi saat Pilkada 2020 lalu.

Baca Juga: Banteng Vs Celeng Ramai Dibicarakan, Kader PDIP Sukoharjo Dukung Siapa?

“Ini sekupnya bukan kota atau kabupaten. Untuk capres kan se-Indonesia. Saya kira aturan parpol yang ada harus diamini. Jadi jangan mengeluarkan statement yang memicu gejolak di internal kita, di kader-kader kita, di petugas-petugas yang lain. Kita itu petugas parpol ya menjalankan instruksi yang ada, bukan sak karepe dewe,” urainya.