Sempat Diamankan 66 Warga Wadas Dibebaskan Polisi, Diberi Sembako hingga Dana Tali Asih

SuaraJawaTengah.id - Sejumlah 66 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, sempat diamankan Polres Purworejo telah kembali ke rumah masing-masing, Rabu (9/2/2022) siang.

Keseluruhan warga itu dinaikkan dua bus AC. Barang pribadi milik mereka dikembalikan.

Menjelang keberangkatan, sejumlah personil Polres Purworejo menyerahkan bantuan sembako dan bantuan dana tali asih dari Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi, kepada para warga tersebut.

Terkait warga Wadas yang kembali ke rumah masing-masing itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan keseluruhan warga dalam kondisi sehat dan menerima perlakuan humanis dari kepolisian.

"Di Mapolres bahkan mereka sempat main biliar serta beristirahat di masjid," kata Iqbal mewakili Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Keseluruhan warga tersebut, ungkap Kabid Humas, selesai menjalani pendataan dan pemeriksaan di Mapolres.

Adapun pemulangan warga tersebut adalah realisasi statement Kapolda Jateng dan Gubernur Ganjar Pranowo saat melakukan konferensi pers, pagi sebelumnya.

"Kapolda Jateng dan Gubernur saat konferensi pers tadi siang menyatakan Warga Wadas yang diamankan pasca kejadian kemarin, dikembalikan ke rumah masing-masing. Ini merupakan realisasi dari statement tersebut," ungkapnya.

Terkait pengukuran lahan warga di Wadas, Kabid Humas menyatakan sesuai jadwal maka kegiatan akan selesai Kamis (10/1/2022).

Baca Juga: Polda Jateng Minta Warga Desa Wadas Tak Terprovokasi dan Mau Diadu Domba

Kabidhumas menghimbau Warga Wadas tak mudah diadu domba oleh provokasi yang dihembuskan pihak luar.

"Proyek bendungan Bener adalah proyek nasional. Kami memohon kerjasama semua komponen untuk mendukung proyek tersebut," lanjutnya.

Ditambahkannya, Komnas HAM sendiri sudah memberikan statement terkait kegiatan pendampingan oleh aparat gabungan di Wadas.

"Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai upaya Pemerintah Jateng dalam proses pembangunan dan negosiasi dengan warga tak melanggar HAM. Proses dilakukan secara terbuka dan dialog dilaksanakan dengan semua pihak termasuk yang kontra," papar Kabid Humas.