SuaraJawaTengah.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam penyelesaian kasus Wadas Purworejo.
Menurut Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengerahkan pasukan polisi dan TNI ke Desa Wadas, tidak hanya menimbulkan kekerasan tapi juga trauma bagi warga.
Pendekatan keamanan pada kasus konflik justru membuat permasalahan semakin sulit diselesaikan.
“Jangan lagi menggunakan pendekatan keamanan. Mengerahkan pasukan banyak dan akhirnya bukan hanya kekerasan dan penangkapan yang terjadi, tapi juga trauma,” kata Beka Ulung Hapsari saat mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Sabtu (12/2/2022).
Komnas HAM juga menegaskan, pemerintah dan polisi wajib memberi jaminan keamanan terhadap warga Wadas. Memastikan baik warga yang mendukung atau menolak pertambangan batu andesit tidak mendapat intimidasi dari pihak manapun.
“Termasuk juga memulihkan relasi sosial (warga) yang ada di Desa Wadas. Pro dan kontra ini kan semakin mengeras dengan peristiwa kemarin,” ujar Beka.
Selain menarik seluruh pasukan dari Desa Wadas, Kapolda Jawa Tengah juga harus melakukan evaluasi rutin terkait pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan kasus ini. “Misal dengan tidak demonstratif begitu. Mengerahkan aparatnya sampai ke Wadas.”
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komnas HAM dalam kunjungan ke Desa Wadas adalah mengembalikan warga yang mengungsi karena ketakutan. Pemrov Jateng harus bisa memastikan tidak ada pemaksaan dan intimidasi terhadap warga, sehingga mereka mau kembali ke rumah.
“Jika kemudian ada warga yang belum pulang, ya polisi harus memastikan bahwa tidak ada (lagi) masalah. Tidak ada lagi isu-isu pengejaran, penangkapan, atau yang lain. Itu harus dipastikan tidak ada.”
Baca Juga: Polemik di Wadas Gegerkan Publik, Pengamat: Polisi Hadir dalam Rangka Pendampingan dan Pengamanan
Komnas HAM juga mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertanggung jawab memulihkan trauma warga akibat pengerahan pasukan ke Wadas.
Pemerintah Provinsi Jateng harus mengerahkan segala sumber daya untuk menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan warga Desa Wadas terpenuhi.
“Terpenting sekarang adalah pemulihan dulu. Cooling down kemudian baru kita bicara kedepan soal masalah yang lebih besar. Kami sudah koordinasi dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Mereka punya para ahli dan pengalaman bagaimana memulihkan anak-anak.”
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Hari Anak Nasional, SD di Temanggung Perangi Kecanduan Gadget Lewat Permainan Tradisional
-
Minta Rp4 Juta lalu Sita HP Korban! Modus Polisi Gadungan Terbongkar di Banyumas
-
Siap War Tiket! Indomaret Fun Run 2026 Bakal Ramaikan Gaya Hidup Sehat Warga Semarang
-
Bupati Cilacap Nonaktif Segera Diadili Kasus Dugaan Korupsi THR
-
BRI x REI Expo Semarang 2026 Tawarkan Promo KPR Bunga Mulai 1,75%, Wujudkan Rumah Impian