SuaraJawaTengah.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam penyelesaian kasus Wadas Purworejo.
Menurut Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengerahkan pasukan polisi dan TNI ke Desa Wadas, tidak hanya menimbulkan kekerasan tapi juga trauma bagi warga.
Pendekatan keamanan pada kasus konflik justru membuat permasalahan semakin sulit diselesaikan.
“Jangan lagi menggunakan pendekatan keamanan. Mengerahkan pasukan banyak dan akhirnya bukan hanya kekerasan dan penangkapan yang terjadi, tapi juga trauma,” kata Beka Ulung Hapsari saat mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Sabtu (12/2/2022).
Komnas HAM juga menegaskan, pemerintah dan polisi wajib memberi jaminan keamanan terhadap warga Wadas. Memastikan baik warga yang mendukung atau menolak pertambangan batu andesit tidak mendapat intimidasi dari pihak manapun.
“Termasuk juga memulihkan relasi sosial (warga) yang ada di Desa Wadas. Pro dan kontra ini kan semakin mengeras dengan peristiwa kemarin,” ujar Beka.
Selain menarik seluruh pasukan dari Desa Wadas, Kapolda Jawa Tengah juga harus melakukan evaluasi rutin terkait pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan kasus ini. “Misal dengan tidak demonstratif begitu. Mengerahkan aparatnya sampai ke Wadas.”
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komnas HAM dalam kunjungan ke Desa Wadas adalah mengembalikan warga yang mengungsi karena ketakutan. Pemrov Jateng harus bisa memastikan tidak ada pemaksaan dan intimidasi terhadap warga, sehingga mereka mau kembali ke rumah.
“Jika kemudian ada warga yang belum pulang, ya polisi harus memastikan bahwa tidak ada (lagi) masalah. Tidak ada lagi isu-isu pengejaran, penangkapan, atau yang lain. Itu harus dipastikan tidak ada.”
Baca Juga: Polemik di Wadas Gegerkan Publik, Pengamat: Polisi Hadir dalam Rangka Pendampingan dan Pengamanan
Komnas HAM juga mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertanggung jawab memulihkan trauma warga akibat pengerahan pasukan ke Wadas.
Pemerintah Provinsi Jateng harus mengerahkan segala sumber daya untuk menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan warga Desa Wadas terpenuhi.
“Terpenting sekarang adalah pemulihan dulu. Cooling down kemudian baru kita bicara kedepan soal masalah yang lebih besar. Kami sudah koordinasi dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Mereka punya para ahli dan pengalaman bagaimana memulihkan anak-anak.”
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Wakil Ketua MK Ingatkan Bahaya AI: Jangan Sampai Mematikan Kemampuan Berpikir Kritis
-
Heboh Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Pati, Bapak dan Kakak Tiri Jadi Pelaku
-
Jangan Tunggu Korban Berjatuhan! Sarif Abdillah Desak Pemda Ubah Total Cara Tangani Bencana
-
UNDIP dan Bhimasena Power Luncurkan Produk Hilirisasi Riset AFA dan APR
-
Bukan Sekadar Pintar, Ini Tantangan Terberat Pemimpin Muda di Era Digital Menurut Gus Yasin