SuaraJawaTengah.id - Usulan menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi sorotan publik. Hal itu disebut-sebut karena terdapat partai yang belum siap jika pesta demokrasi digelar sesuai jadwal.
Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai usulan menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 muncul karena ada partai politik yang belum siap berkompetisi terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Menurutnya ketidaksiapan beberapa parpol itu kemungkinan karena tingkat elektabilitas pimpinannya yang relatif rendah sebagaimana diperlihatkan oleh sejumlah hasil survei.
“Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar, dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024. Rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan nama-nama tokoh berelektabilitas papan atas yang selama ini bertengger di hasil survei arus utama,” terang Umam dikutip dari ANTARA Sabtu (26/2/2022).
Menurut Umam, yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic), usulan menunda pemilu merupakan upaya mengulur-ulur waktu (buying time strategy) beberapa pimpinan parpol agar mereka punya waktu lebih lama untuk mengonsolidasi kekuatan sambil berupaya meningkatkan elektabilitasnya.
“Skema buying time strategy jadi pilihan rasional bagi mereka,” kata Umam.
Namun, ia menegaskan usulan menunda pemilu merupakan ancaman serius bagi demokrasi.
“Wacana penundaan pemilu ini mengandung ancaman yang bersifat strategis. Aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin renta dibajak oleh koalisi kepentingan elite,” kata A Khoirul Umam.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pada minggu ini mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Usulan itu disambut oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang sepakat Pemilu 2024 ditunda.
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belum secara tegas mendukung atau menolak usulan menunda Pemilu 2024.
Sejauh ini, PDI Perjuangan (PDIP) jadi salah satu partai yang tegas menolak Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, usulan menunda Pemilu 2024 tak punya landasan hukum yang kuat.
Terkait itu, Umam menyampaikan sikap PDIP perlu diapresiasi.
“Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya,” terang Umam.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 4 Mobil Keluarga Bekas 50 Jutaan: Mesin Awet, Cocok Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
Pilihan
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
Terkini
-
7 Fakta Hasil Visum Syafiq Ali, Ungkap Perkiraan Waktu Kematian dan Kondisi Luka
-
Gebrakan Awal 2026: Ribuan Talenta Sepak Bola Putri Unjuk Gigi di MLSC Semarang
-
BNPB Siapkan Amunisi Tambahan, Pesawat Modifikasi Cuaca Siap Serbu Langit Jateng
-
Tutorial Cara Menggunakan Aplikasi Cek Bansos Resmi Pemerintah
-
Kenapa Snaptik Populer sebagai TikTok Downloader? Ini Alasannya