SuaraJawaTengah.id - Usulan menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi sorotan publik. Hal itu disebut-sebut karena terdapat partai yang belum siap jika pesta demokrasi digelar sesuai jadwal.
Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai usulan menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 muncul karena ada partai politik yang belum siap berkompetisi terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Menurutnya ketidaksiapan beberapa parpol itu kemungkinan karena tingkat elektabilitas pimpinannya yang relatif rendah sebagaimana diperlihatkan oleh sejumlah hasil survei.
“Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar, dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024. Rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan nama-nama tokoh berelektabilitas papan atas yang selama ini bertengger di hasil survei arus utama,” terang Umam dikutip dari ANTARA Sabtu (26/2/2022).
Menurut Umam, yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic), usulan menunda pemilu merupakan upaya mengulur-ulur waktu (buying time strategy) beberapa pimpinan parpol agar mereka punya waktu lebih lama untuk mengonsolidasi kekuatan sambil berupaya meningkatkan elektabilitasnya.
“Skema buying time strategy jadi pilihan rasional bagi mereka,” kata Umam.
Namun, ia menegaskan usulan menunda pemilu merupakan ancaman serius bagi demokrasi.
“Wacana penundaan pemilu ini mengandung ancaman yang bersifat strategis. Aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin renta dibajak oleh koalisi kepentingan elite,” kata A Khoirul Umam.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pada minggu ini mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Usulan itu disambut oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang sepakat Pemilu 2024 ditunda.
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belum secara tegas mendukung atau menolak usulan menunda Pemilu 2024.
Sejauh ini, PDI Perjuangan (PDIP) jadi salah satu partai yang tegas menolak Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, usulan menunda Pemilu 2024 tak punya landasan hukum yang kuat.
Terkait itu, Umam menyampaikan sikap PDIP perlu diapresiasi.
“Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya,” terang Umam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Suzuki Fronx vs Honda WR-V: Ini 9 Perbandingan Lengkap yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli
-
BRI Peduli Bangun Saluran Air di Desa Depok, Wujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
-
7 Tempat Wisata di Purbalingga yang Pas Dikunjungi Saat Libur Panjang Isra Miraj 2026
-
BRI Slawi Perkuat Kepedulian Sosial dan Solidaritas Komunitas Lokal
-
Relawan Ungkap 7 Kejanggalan hingga Dugaan Mistis Dalam Penemuan Syafiq Ali di Gunung Slamet