SuaraJawaTengah.id - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Senin (7/3/2022), menolak seruan agar Inggris mempermudah pemberian visa bagi para pengungsi Ukraina yang pergi menghindari perang.
Johnson mengatakan Inggris adalah negara yang murah hati tapi tetap perlu mengawasi siapa-siapa saja yang datang di negaranya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ada lebih dari 1,5 juta orang yang sudah meninggalkan Ukraina sejak Rusia membombardir negara tetangganya itu.
Menurut PBB, ratusan ribu orang membanjiri Polandia, Romania, Slovakia, dan negara-negara lainnya.
Inggris dikritik tidak berbuat cukup banyak dan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Eropa dalam menangani krisis kemanusiaan terbesar di benua itu sejak Perang Dunia Dunia.
Terhadap kritik tersebut, Johnson mengatakan, "Kami adalah negara yang sangat, sangat murah hati. Tapi yang kami inginkan adalah pengendalian dan kami ingin bisa melakukan pemeriksaan," katanya kepada para wartawan.
"Menurut saya, sikap itu masuk akal dengan melihat apa yang sedang berlangsung di Ukraina untuk memastikan bahwa kami punya kemampuan dasar untuk memeriksa siapa aja yang datang."
Pemerintah Inggris telah dihujani kecaman oleh kalangan lembaga amal, parlemen oposisi, serta Prancis karena bersikeras bahwa pengungsi harus punya visa.
Karena sikap tersebut, sejumlah pengungsi Ukraina terjebak di Kota Calais, Prancis, dan tidak bisa masuk ke Inggris.
Baca Juga: Ikut Perang, Aktor Ukraina Pasha Lee Tewas Ditembak Tentara Rusia
Uni Eropa, sementara itu, sudah sepakat untuk mengeluarkan izin tinggal sementara bagi para warga Ukraina yang pergi menyelamatkan diri dari invasi.
Uni Eropa juga sepakat memberi para pengungsi kesempatan mendapatkan pekerjaan, fasilitas kesejahteraan sosial, dan perumahan untuk selama tiga tahun.
Inggris sendiri sudah mengumumkan skema visa bagi pengungsi yang sudah punya keluarga atau penanggung jawab di negara itu.
Menurut laporan media pada akhir pekan, Inggris sejauh ini baru mengeluarkan sekitar 50 visa bagi warga Ukraina. Jumlah itu dibantah Johnson.
Kementerian dalam negeri Inggris kemudian mengatakan bahwa sudah 300 visa diterbitkan di bawah skema tersebut.
Kemendagri juga mengatakan pihaknya menambah petugas untuk memenuhi peningkatan jumlah jadwal permohonan visa.
[ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga
-
Bupati Pati Sudewo Diciduk KPK! Operasi Senyap di Jawa Tengah Seret Orang Nomor Satu
-
Uji Coba Persiapan Kompetisi EPA, Kendal Tornado FC Youth Kalahkan FC Bekasi City