SuaraJawaTengah.id - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Senin (7/3/2022), menolak seruan agar Inggris mempermudah pemberian visa bagi para pengungsi Ukraina yang pergi menghindari perang.
Johnson mengatakan Inggris adalah negara yang murah hati tapi tetap perlu mengawasi siapa-siapa saja yang datang di negaranya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ada lebih dari 1,5 juta orang yang sudah meninggalkan Ukraina sejak Rusia membombardir negara tetangganya itu.
Menurut PBB, ratusan ribu orang membanjiri Polandia, Romania, Slovakia, dan negara-negara lainnya.
Inggris dikritik tidak berbuat cukup banyak dan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Eropa dalam menangani krisis kemanusiaan terbesar di benua itu sejak Perang Dunia Dunia.
Terhadap kritik tersebut, Johnson mengatakan, "Kami adalah negara yang sangat, sangat murah hati. Tapi yang kami inginkan adalah pengendalian dan kami ingin bisa melakukan pemeriksaan," katanya kepada para wartawan.
"Menurut saya, sikap itu masuk akal dengan melihat apa yang sedang berlangsung di Ukraina untuk memastikan bahwa kami punya kemampuan dasar untuk memeriksa siapa aja yang datang."
Pemerintah Inggris telah dihujani kecaman oleh kalangan lembaga amal, parlemen oposisi, serta Prancis karena bersikeras bahwa pengungsi harus punya visa.
Karena sikap tersebut, sejumlah pengungsi Ukraina terjebak di Kota Calais, Prancis, dan tidak bisa masuk ke Inggris.
Baca Juga: Ikut Perang, Aktor Ukraina Pasha Lee Tewas Ditembak Tentara Rusia
Uni Eropa, sementara itu, sudah sepakat untuk mengeluarkan izin tinggal sementara bagi para warga Ukraina yang pergi menyelamatkan diri dari invasi.
Uni Eropa juga sepakat memberi para pengungsi kesempatan mendapatkan pekerjaan, fasilitas kesejahteraan sosial, dan perumahan untuk selama tiga tahun.
Inggris sendiri sudah mengumumkan skema visa bagi pengungsi yang sudah punya keluarga atau penanggung jawab di negara itu.
Menurut laporan media pada akhir pekan, Inggris sejauh ini baru mengeluarkan sekitar 50 visa bagi warga Ukraina. Jumlah itu dibantah Johnson.
Kementerian dalam negeri Inggris kemudian mengatakan bahwa sudah 300 visa diterbitkan di bawah skema tersebut.
Kemendagri juga mengatakan pihaknya menambah petugas untuk memenuhi peningkatan jumlah jadwal permohonan visa.
[ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
Kudus Sambut Era Baru Perlindungan Anak Digital: Medsos Dibatasi, Fokus Belajar Jadi Prioritas!
-
Kepala Daerah di Jateng Wajib Siaga, Dilarang Tinggalkan Wilayah Selama Lebaran!
-
10 Tempat Beli Parcel Murah di Semarang untuk Lebaran 1447 H, Ada yang Mulai Puluhan Ribu
-
Promo Superindo Weekday 1012 Maret 2026: 9 Promo Menarik untuk Belanja Hemat di Awal Pekan
-
9 Fakta Kapolsek Kaliwungu Dikeroyok Pemuda saat Patroli Sahur, Dua Pelaku Ditangkap