SuaraJawaTengah.id - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Senin (7/3/2022), menolak seruan agar Inggris mempermudah pemberian visa bagi para pengungsi Ukraina yang pergi menghindari perang.
Johnson mengatakan Inggris adalah negara yang murah hati tapi tetap perlu mengawasi siapa-siapa saja yang datang di negaranya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ada lebih dari 1,5 juta orang yang sudah meninggalkan Ukraina sejak Rusia membombardir negara tetangganya itu.
Menurut PBB, ratusan ribu orang membanjiri Polandia, Romania, Slovakia, dan negara-negara lainnya.
Inggris dikritik tidak berbuat cukup banyak dan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Eropa dalam menangani krisis kemanusiaan terbesar di benua itu sejak Perang Dunia Dunia.
Terhadap kritik tersebut, Johnson mengatakan, "Kami adalah negara yang sangat, sangat murah hati. Tapi yang kami inginkan adalah pengendalian dan kami ingin bisa melakukan pemeriksaan," katanya kepada para wartawan.
"Menurut saya, sikap itu masuk akal dengan melihat apa yang sedang berlangsung di Ukraina untuk memastikan bahwa kami punya kemampuan dasar untuk memeriksa siapa aja yang datang."
Pemerintah Inggris telah dihujani kecaman oleh kalangan lembaga amal, parlemen oposisi, serta Prancis karena bersikeras bahwa pengungsi harus punya visa.
Karena sikap tersebut, sejumlah pengungsi Ukraina terjebak di Kota Calais, Prancis, dan tidak bisa masuk ke Inggris.
Baca Juga: Ikut Perang, Aktor Ukraina Pasha Lee Tewas Ditembak Tentara Rusia
Uni Eropa, sementara itu, sudah sepakat untuk mengeluarkan izin tinggal sementara bagi para warga Ukraina yang pergi menyelamatkan diri dari invasi.
Uni Eropa juga sepakat memberi para pengungsi kesempatan mendapatkan pekerjaan, fasilitas kesejahteraan sosial, dan perumahan untuk selama tiga tahun.
Inggris sendiri sudah mengumumkan skema visa bagi pengungsi yang sudah punya keluarga atau penanggung jawab di negara itu.
Menurut laporan media pada akhir pekan, Inggris sejauh ini baru mengeluarkan sekitar 50 visa bagi warga Ukraina. Jumlah itu dibantah Johnson.
Kementerian dalam negeri Inggris kemudian mengatakan bahwa sudah 300 visa diterbitkan di bawah skema tersebut.
Kemendagri juga mengatakan pihaknya menambah petugas untuk memenuhi peningkatan jumlah jadwal permohonan visa.
[ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Dendam Lama Berujung Teror, Eks Napi Bakar Dua Rumah di Demak dalam Semalam
-
BRI Gelar Buyback Fluktuatif Rp500 Miliar, Optimistis Fundamental Tetap Kuat
-
Semen Gresik Konsisten Salurkan Beasiswa Prasejahtera kepada 120 Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri
-
Sokong MBG, Taj Yasin Minta SPPG Belanja Telur dari Peternak Lokal
-
Pemprov Jateng Buka Ribuan Kursi Sekolah Gratis, Sasar Anak Keluarga Kurang Mampu