Duh! Gabungan Serikat Buruh Gugat Gubernur Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ini Masalahnya

SuaraJawaTengah.id - Gabungan serikat buruh memadati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang terletak di Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang.

Gabungan serikat buruh tersebut berkumpul di depan PTUN untuk mengawal sidang pemeriksaan gugatan pembatalan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021, mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) tahun 2022 Jawa Tengah.

Tak hanya menuntut pembatalan keputusan Gubernur Jawa Tengah, gabungan serikat buruh juga mendesak adanya penetapan kembali UMK di 35 kabupaten kota tanpa melibatkan Omnibus Law.

Dikatakan Aulia Hakim Sekertaris DPW FSPMI Jawa Tengah, penetapan UMK Jawa Tengah tahun 2022 mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"PP tersebut semestinya tidak berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusi bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun," tegasnya, Rabu (9/3/2022).

Menurutnya, inkonstitusi berarti UU Cipta Kerja tidak berlaku sampai dipenuhi syarat dari seperti yang disodorkan oleh MK. 

"Untuk itu kami akan terus mengawal gugatan terhadap putusan Gubernur Jateng tentang UMK ini," jelasnya.

Adapun Sumartono Ketua Konsulat Cabang FSPMI Semarang Raya, mengatakan SK Gubernur Jawa Tengah terkait UMK memiskinkan para pekerja.

"Kami sangat berharap gugatan yang dilayangkan ke PTUN bisa membatalkan SK Gubernur terkait UMK," ucapnya.

Baca Juga: Wow! Ada Padi Pariwulung dan Gambar Ganjar Pranowo di Tengah Sawah

Sumartono, menuturkan kenaikan UMK di Jawa Tengah tak berpengaruh pada kesejahteraan buruh.

"Karena ada daerah yang UMK nya tidak naik, di Kota Semarang sendiri hanya naik Rp 24 ribu, di Jepara bahkan hanya naik Rp 1.400. Apakah nominal tersebut berpengaruh untuk kesejahteraan di tengah naiknya harga bahan pokok," imbuhnya.

Ditambahkannya, jika gugatan yang ditujukan ke PTUN ditolak, aliansi buruh akan tetep berjuang melalui berbagai cara agar SK Gubernur terkait UMK dicabut.

"Demi kesejahteraan buruh cara apapun akan kami tempuh, karena biangkerok dari semua permasalahan buruh adalah Omnibus Law," tambahnya.

Gugatan yang disampaikan gabungan serikat buruh ke PTUN Semarang masih menjalani evaluasi oleh majelis hakim. Gugatan tersebut diminta oleh PTUN untuk diperbaiki dan diberi waktu hingga 15 Maret mendatang.

Kontributor : Aninda Putri Kartika